Indonesia

Vulnerable
Beijing’s Media Influence Efforts
High
39 85
Local Resilience & Response
High
41 85
Scores are based on a scale of 0 (least influence) to 85 (most influence)

Laporan ini dibuat sebagai bagian dari proyek Global Media Influence (2022) dari Freedom House. Studi ini menemukan bahwa Partai Komunis Cina (PKC) telah meningkatkan upayanya untuk mempengaruhi arus berita dan informasi di seluruh dunia sejak tahun 2019 dengan menggunakan strategi yang lebih canggih, terselubung, dan koersif. Di tengah kondisi tersebut para jurnalis, kelompok masyarakat sipil, dan aktor pemerintah di berbagai belahan dunia telah menanggapi kampanye yang dilakukan oleh Cina tersebut dalam rangka memitigasi dampaknya. Temuan akhir dan metodologi dari studi ini lengkap tersedia dalam bahasa Inggris, Spanyol, dan Mandarin. Adapun bagian dari laporan di bawah ini merupakan paparan mendalam upaya pengaruh Media Cina dalam studi kasus di Indonesia.

Upaya Pengaruh Media Beijing

Tinggi

39 / 85

Ketahanan & Respon Lokal

Tinggi

41 / 85

Status 

Rentan

Temuan Utama

  • Peningkatan upaya-upaya untuk memberikan pengaruh: Upaya pengaruh media pemerintah Cina di Indonesia semakin meningkat selama periode cakupan studi ini yang berlangsung dari tahun 2019 hingga 2021. Beijing telah berhasil mendorong terselenggaranya kesepakatan-kesepakatan baru dengan kantor berita nasional dan jaringan televisi free-to-air utama di Indonesia, membuka akun media sosial diplomatik baru, serta melakukan pendekatan intensif kepada komunitas Muslim Indonesia dengan mengundang mereka mengunjungi Xinjiang yang ditengarai telah diskenariokan dan disusun sedemikian rupa guna menyajikan perspektif yang senada dengan narasi pemerintah Cina.
  • Dampak pengaruh media Cina terbatas akibat skeptisisme publik yang kuat: Akademisi dan politisi Indonesia cukup berhati-hati mengambil sikap terhadap isu-isu kontroversial yang berkaitan dengan Cina dalam konteks persaingan geopolitik. Data yang tersedia menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 tren kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Cina masih rendah. Adapun pihak-pihak yang percaya bahwa Cina merupakan “kekuatan reformis (revisionist power)” meningkat sebesar 15% dari tahun 2020 ke 2021. Peningkatan serupa juga ditemukan terkait persepsi masyarakat yang menganggap Cina sebagai negara yang membawa ancaman strategis, politik, dan ekonomi. Skeptisisme rakyat Indonesia yang semakin meluas terhadap narasi Cina terjadi bukan hanya karena adanya sejarah kelam dengan paham komunisme yang berasal dari Negeri Tirai Bambu tersebut, namun juga sebagai akibat dari kebijakan kontroversial pemerintah Cina pada komunitas Muslim di Xinjiang (lihat Dampak).
  • Penetrasi ke kantor berita nasional dan jaringan televisi free-to-air: Jaringan televisi free-to-air Metro TV, serta Kantor Berita Antara, secara teratur dan berkesinambungan menerbitkan konten-konten berita yang disiarkan oleh China Global Television Network dan Xinhua. Kesepakatan berbagi konten tersebut berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2019 untuk memastikan liputan positif mengenai Cina dapat disiarkan dan dimuat dalam berita nasional di Indonesia. Program China Radio International juga telah mengudara di stasiun radio populer, sementara konten berita dari surat kabar China Daily muncul di media terkemuka di Tanah Air seperti The Jakarta Post. Walaupun upaya pengaruh media Beijing semakin intensif, namun sajian berita pro-Beijing tidak mendominasi seluruh liputan mengenai Cina di Indonesia yang juga diinformasikan dari berbagai sumber, termasuk di antaranya jaringan berita internasional lainnya yang cenderung memuat kritik terhadap pemerintah Cina (lihat Propaganda).
  • Tur perjalanan gratis yang ditujukan bagi para jurnalis, influencer, tokoh Muslim, dan pelajar: Jurnalis dan influencer media sosial kerap kali diundang dalam perjalanan yang didanai oleh pemerintah Cina ke Negeri Tirai Bambu tersebut. Studi ini menemukan realita bahwa sekembalinya dari perjalanan tersebut para peserta menyebarkan narasi yang sama dengan Beijing, termasuk menyangkal adanya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Xinjiang. Tak berhenti sampai di situ, pemerintah Cina juga telah mensubsidi perjalanan singkat ke Cina (termasuk mengunjungi Xinjiang) serta memberikan program pendidikan jangka panjang untuk para pelajar/santri dari organisasi-organisasi Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Sepulangnya ke Tanah Air, para santri tersebut kemudian membingkai kebijakan pemerintah Cina di Xinjiang secara positif, seolah menyangkal laporan-laporan kritis yang menyatakan sebaliknya. Sebagian besar dari mereka yang menyetujui kebijakan pemerintah Cina di Xinjiang adalah mahasiswa Indonesia yang diberikan beasiswa untuk mengenyam pendidikan di universitas-universitas Cina, bahkan banyak dari mereka yang telah mempublikasikan opini tersebut di berbagai outlet lokal yang populer (lihat Propaganda).
  • Sensor ByteDance: Perusahaan teknologi Cina, ByteDance, dilaporkan menghapus konten-konten yang bernada kritis terhadap pemerintah Cina dari aplikasi agregator berita Indonesia, BaBe, sepanjang tahun 2018 hingga 2020 (lihat Sensor).
  • Penggunaan strategi koersif dan taktik terselubung: Cina lebih memilih mengandalkan peran dari aktor-aktor negara untuk menyebarkan promosi narasi positif tentang Tiongkok di Indonesia daripada terlibat dalam strategi yang lebih agresif seperti kampanye intimidasi atau disinformasi, meskipun setidaknya terdapat satu insiden yang terjadi, yakni ketika pihak Kedutaan Cina mengirim pesan konfrontatif kepada seorang jurnalis sebagai tanggapan terhadap liputan yang mengkritisi Cina (lihat Disinformasi, Sensor).
  • Adanya pengaruh kuat Cina pada media diaspora, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia: Surat kabar berbahasa Mandarin di Indonesia didominasi oleh konten pro-Beijing. Namun, liputan tersebut tidak mempromosikan narasi Beijing yang bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia—seperti tentang aktivitas Cina di wilayah konflik Laut Cina Selatan. Sementara itu, konten berbahasa Mandarin yang disiarkan di televisi dan radio lebih berfokus pada konten-konten budaya (lihat media Diaspora).
  • Munculnya oposisi politik terhadap pengaruh Cina pada prioritas strategis: Walaupun ketergantungan ekonomi dan kedekatan ideologis memaksa elit Indonesia untuk berhati-hati dalam memilih tindakan yang berseberangan dengan Beijing, para pemimpin politik dari berbagai pihak tetap mengkritik tajam tindakan pemerintah Cina yang semena-mena di Laut Cina Selatan (lihat Ketahanan dan tanggapan).
  • Meningkatnya kesadaran dan perhatian dari para akademisi, lembaga think tank, dan media terhadap pengaruh Cina di Indonesia: Tercatat adanya peningkatan liputan arus utama tentang strategi serta konsekuensi dari pemerintah Tiongkok dalam melebarkan pengaruhnya di Nusantara. Liputan dan pemberitaan mengenai isu Xinjiang sebagian besar tetap bernada kritis, meskipun Kantor Berita Antara—yang memiliki kemitraan dengan media dari pemerintah Cina—menghindari liputan yang bertentangan dengan narasi Beijing (lihat Ketahanan dan tanggapan).
  • Advokasi tentang kebebasan pers dan hak-hak masyarakat Uyghur: Indonesia memiliki komunitas yang menjunjung tinggi asas kebebasan pers yang kuat yang berinisiatif penting untuk mengeliminasi disinformasi. Sementara itu, banyak kelompok masyarakat sipil yang telah mengajukan protes dan berdemonstrasi di depan kedutaan besar Cina di Jakarta, mengkritisi diskriminasi yang diterima oleh masyarakat Uyghur. Reaksi ini menimbulkan munculnya berbagai tagar yang mengkritik pelanggaran Cina di Xinjiang menjadi viral di media sosial. Bahkan, tak jarang penolakan terhadap narasi Tiongkok juga telah memasukkan teori-teori konspirasi anti-Cina. Disinformasi yang disebarkan demi keuntungan politik atau keuangan tersebut kemudian menciptakan rasa takut bagi warga negara beretnis Tiongkok di Indonesia apabila mereka menjadi target diskriminasi (lihat Ketahanan dan tanggapan).
  • Adanya undang-undang kepemilikan asing yang tegas: Indonesia memiliki undang-undang yang kuat dan secara tegas mengatur mengenai pembatasan kepemilikan asing. Hal ini  mengurangi potensi terjadinya alih peran dimana media pemerintah Cina mengambil kendali atas media lokal (lihat Ketahanan dan tanggapan).
  • Adanya konsentrasi media yang tinggi serta ancaman hukuman pidana atas pencemaran nama baik: Indonesia memiliki perlindungan yang terbatas terhadap konsentrasi kepemilikan media (media ownership concentration) atau kepemilikan partisan (partisan ownership). Sektor media didominasi oleh segelintir taipan yang berafiliasi dengan partai politik. Munculnya fenomena self-censorship sebagai akibat dari munculnya kekhawatiran atas resiko terkena undang-undang pencemaran nama baik dan jalur pidana , dimana jurnalis dan masyarakat luas yang meliput mengenai topik sensitif mengenai Cina berpotensi menerima pelecehan (harassmenti), kekerasan, dan ancaman (threats) (lihat Ketahananan dan tanggapan).

Latar Belakang

Indonesia adalah republik demokratis dengan status Partly Free dalam Freedom in the World 2022, edisi terbaru studi tahunan Freedom House tentang hak-hak politik dan kebebasan sipil1 , serta berstatus Partly Free dalam Freedom on the Net, studi tahunan megenai kebebasan berinternet.2 Indonesia telah membuat kemajuan demokrasi yang mengesankan sejak jatuhnya rezim otoriter Soeharto pada tahun 1998 dan terus berupaya membangun pluralisme yang signifikan dalam bidang politik dan media, serta mengalami banyak transfer kekuasaan yang relatif damai di antara partai-partai. Kendati demikian, Indonesia terus berjuang membasmi tantangan korupsi sistemik, diskriminasi, dan kekerasan terhadap kelompok minoritas, konflik di wilayah Papua, serta penggunaan undang-undang pencemaran nama baik dan penistaan agama yang rentan dipolitisasi.3

Tercatat hampir 90% warga Indonesia mengakses berita secara daring pada tahun 2021, dengan 64% di antaranya mendapatkan informasi berita melalui penggunaan media sosial.4 Televisi juga masih menjadi sumber informasi utama, sekitar 60% populasi Negeri ini menggunakannya secara teratur untuk menonton berita.5 Radio juga memainkan peran penting di Indonesia, dengan statistik terbaru dari tahun 2018 menunjukkan bahwa pendengar radio mencapai sekitar 40% dari total populasi.6 Pada tahun 2021, di antara platform media sosial yang digunakan untuk mengkonsumsi berita, aplikasi YouTube, Facebook, dan Instagram adalah yang paling populer.7

Indonesia adalah salah satu negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC) pada tahun 1950. Pada tahun 1967, pasca lengsernya Soeharto, paham komunis dan kampanye anti komunisme digalakkan secara tegas oleh pemerintah yang kemudian menjauhkan hubungan Indonesia dan Cina selama 23 tahun lamanya. Hubungan bilateral keduanya mulai dinormalisasi kembali pada tahun 1990.8

Era kepresidenan Xi Jinping menandakan babak baru hubungan Cina dan Indonesia yang mulai bersemi kembali. Mendemonstrasikan betapa pentingnya Indonesia bagi perkembangan ekonomi Cina, Presiden Xi mengumumkan inisiasi Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 “The 21st Century Maritime Silk Road”—pendahulu dari Belt and Road Initiatives (BRI)—di ibu kota Indonesia, Jakarta pada tahun 2013. Pada tahun yang sama, pihak Cina secara aktif meningkatkan hubungan bilateral melalui penerapan “kemitraan strategis yang komprehensif (comprehensive strategic partnership”, suatu sebutan tingkat tertinggi yang dapat diberikan oleh pemerintah Cina kepada pemerintah Indonesia. 9 Kemitraan kedua negara terus berlanjut hingga pada tahun 2019, dengan Cina berposisi sebagai negara sumber impor utama dan pangsa pasar ekspor utama Indonesia,10 keduanya bersepakat menandatangani perjanjian untuk beralih dari dollar US dan mengizinkan penggunaan yuan yang lebih luas dalam seluruh transaksi perdagangan Tiongkok-Indonesia.11

Sementara itu proyek-proyek utama BRI di Tanah Air, seperti halnya megaproyek kereta api cepat Jakarta-Bandung senilai US$ 6 miliar masih terus berjuang untuk berjalan sesuai jadwal, walau keterlambatan proyek raksasa ini membuat biaya terus membengkak.12 Kondisi demikian nyatanya tidak menghalangi hubungan kedua negara yang lebih erat. Pemerintah Cina dan perusahaan-perusahaan Cina lainnya hingga saat ini sangat aktif mendukung investasi ekstensif ke Indonesia. Proyek-proyek BRI lainnya termasuk di antaranya mendanai pembentukan kawasan industri serta mendanai merger bernilai fantastis sebesar US$ 28,5 miliar dari perusahaan teknologi major Indonesia, Gojek dan Tokopedia.13 Selain itu, Cina juga telah menyediakan lebih dari 80 persen vaksin COVID-19 untuk Indonesia per Desember 2021.14 Bahkan Presiden Indonesia Joko Widodo menerima suntikan vaksin Sinovac yang ditayangkan secara langsung di berbagai saluran televisi nasional pada Januari 2021.15 Lima bulan kemudian, tepatnya pada Juni 2021, kedua negara mengadakan “mekanisme kerja sama dialog tingkat tinggi” perdana yang mengindikasikan secara positif peningkatan kemitraan lebih lanjut.16

Ketergantungan Indonesia pada Tiongkok, terutama dalam bidang ekonomi dan kesehatan memaksa Jakarta untuk bersikap berhati-hati dalam menyatakan sikap yang beroposisi dengan Beijing. Bahkan setelah ketegangan keduanya sempat memuncak ketika pemerintah Indonesia memobilisasi kapal dan pesawat militer untuk mengusir kapal-kapal Cina yang masuk secara ilegal ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada Januari 2020 (dikenal sebagai insiden Laut Natuna), para pejabat Tanah Air dengan cepat memulihkan harmonisasi hubungan kerja sama dengan rekan-rekan di Beijing.17 Pihak berwenang Indonesia juga terkesan enggan mengkritik secara tegas kebijakan Islamofobia Beijing dan diskriminasi atas masyarakat Uyghur di Xinjiang meskipun Indonesia dikenal sebagai Negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Wakil presiden Jusuf Kalla pada 2018 justru berkomentar bahwa Indonesia tidak ingin “campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain”.18

Di sisi lain, Indonesia dengan strategi yang lebih lunak, namun terus-menerus melawan balik terhadap klaim sepihak maritim Cina, menolak permintaan pemerintah Cina untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas di ZEE Indonesia sembari mencoba menjajaki respon bersama dengan negara anggota ASEAN lainnya untuk menghadapi sengketa teritorial Beijing atas Laut Cina Selatan.19 Kehati-hatian pemerintah Indonesia dalam menyikapi berbagai isu terkait kebijakan Cina juga disebabkan karena tak ingin membangkitkan memori kelam yang melahirkan sentimen anti Cina yang sudah demikian mengakar di mata masyarakat. Tak kurang dari tiga puluh tahun lamanya Indonesia memiliki kebijakan diskriminatif terhadap orang Indonesia keturunan Tionghoa di bawah rezim Soeharto dari tahun 1967 hingga 1998. Hal ini merupakan warisan buruk dari sentimen anti-Cina yang meluas yang kemudian mempengaruhi persepsi negatif publik terhadap orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa dan pemerintah Cina itu sendiri.20

Upaya dan strategi pengaruh media Beijing

Propaganda dan promosi narasi yang sesuai dengan pemerintah Cina

Narasi kunci

Narasi Tiongkok yang disebarkan di Indonesia mengikuti paket propaganda standar meliputi 3 hal pokok, yakni: campuran narasi dengan tujuan membangun hubungan baik (rapport building), promosi positif mengenai Cina, serta berisi kontra-narasi dan argumen penyanggah terhadap kritik-kritik yang ditujukan kepada kebijakan kontroversial Cina. Penyebaran narasi tersebut juga melibatkan aktor-aktor penting, seperti halnya Diplomat dan Duta Besar Tiongkok yang sering mengklaim bahwa mereka sangat memprioritaskan hubungan dengan Indonesia, menekankan bahwa jumlah perjanjian formal yang terjalin antara Beijing dan Jakarta semakin meningkat, serta menyoroti hubungan people-to-people yang kian intensif, khususnya di bidang pertukaran pendidikan dan transfer teknologi.21 Selain itu, pemerintah Tiongkok juga secara berkelanjutan terus menyebutkan berita keberhasilan Cina menghadapi pandemi COVID-19, dengan fokus pada kesediaan Beijing untuk bekerja sama dengan institusi internasional dan negara lain di seluruh dunia.22

Di sisi lain, proyek BRI merupakan fitur reguler yang diberitakan oleh media pemerintah Cina, dengan liputan yang bertujuan untuk menekankan narasi bahwasanya inisiasi megaproyek BRI merupakan “kerja sama yang saling menguntungkan (win-win cooperation)” bagi setiap negara yang terlibat.23 Op-eds lainya turut menekankan liputan bahwa Xi Jinping mengumumkan Maritime Silk Road untuk pertama kalinya di Indonesia, mengaitkan inisiasi pembangunan negara Tiongkok (melalui BRI) dengan inisiasi pembangunan “Poros Maritim Global” Indonesia. Narasi lain turut memberitakan manfaat BRI bagi masyarakat Indonesia, di antaranya waktu perjalanan yang lebih cepat melalui investasi kereta api cepat Jakarta-Bandung, menciptakan lapangan pekerjaan yang besar bagi para pekerja lokal, serta berkontribusi pada pengurangan kemiskinan di Indonesia.24

Narasi-narasi yang disebarkan ini seolah menawarkan gagasan bahwa status warga negara Indonesia yang dilaporkan telah naik kelas menjadi masyarakat kelas menengah (middle class societies) sebagai hasil dari masifnya investasi Cina di Nusantara.25 Tak hanya berhenti sampai di situ, pemerintah Cina juga terus berupaya melawan narasi negatif bahwa proyek BRI merupakan “perangkap utang (debt traps)” dan memiliki “ikatan politik (political strings)” yang melekat pada negara-negara penerima. Sebaliknya, mereka memposisikan proyek-proyek BRI tersebut sebagai investasi yang apolitis dan berkelanjutan, bahkan sering kali mencela bahwa paham “proteksionisme dan unilateralisme” yang diadopsi oleh negara lain sebagai hal yang berbahaya bagi pembangunan ekonomi Indonesia. 26

Mengingat populasi mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, pemerintah Cina juga berfokus melawan narasi internasional yang kritis terhadap kebijakan Cina yang mengancam hak asasi manusia etnis Uyghur di Xinjiang. Propaganda negara Tiongkok termasuk diantaranya mempromosikan gagasan bahwa umat Islam di Tiongkok hidup dengan damai dan dapat beribadah dengan bebas, “sebagaimana layaknya kondisi masyarakat Muslim di Indonesia”.27 Gambar dan konten-konten bernada positif tentang keragaman agama di Cina sering menghiasi akun-akun milik pemerintah Tiongkok di media sosial.28 Skeptimisme publik kemudian muncul karena gambaran narasi di atas sangat kontras berbeda dari laporan yang diberitakan oleh banyak instansi kemanusiaan internasional lain.

Jalur utama penyebaran konten

Konten media pemerintah Cina menjangkau khalayak di Indonesia melalui berbagai saluran, terkadang secara langsung dan terkadang disaring melalui peran aktor-aktor lokal di Tanah air. Konten-konten tersebut bahkan telah tersedia dalam Bahasa Indonesia, dimana penggunaannya dituturkan oleh 94% dari total populasi di Negeri ini.29

  • Kolaborasi dengan kantor berita nasional dan jaringan free-to-air utama Indonesia: Pada Juni 2019, Metro TV, jaringan free-to-air yang populer dan relatif pro-pemerintah,30 serta kantor berita negara Indonesia Antara menandatangani perjanjian kerjasama dengan kantor berita Xinhua milik pemerintah Tiongkok.31 Kantor Berita Antara memperpanjang perjanjiannya dengan Xinhua pada tahun 2021.32 Bagian dari kerja sama Antara-Xinhua melibatkan penerjemahan berita berbahasa Mandarin ke dalam Bahasa Indonesia dan menyesuaikan konten dari Xinhua agar menarik bagi masyarakat Indonesia.33 Beberapa pelanggan Antara juga menerima free trial konten Xinhua yang telah diterjemahkan secara gratis selama dua bulan.34 Selain itu, jurnalis koresponden Antara di Beijing secara teratur juga menulis artikel-artikel yang membeokan poin pembicaraan media pemerintah Cina, termasuk narasi positif terkait isu Xinjiang.35 Pada April 2021, Antara menerbitkan artikel dua bagian yang berisi tentang bagaimana hari besar Islam dan Muslim holidays diselenggarakan di Cina, serta mengklaim kredibilitas langsung atas artikel tersebut.36 Tak hanya itu, Antara juga menerbitkan konten berita yang mendukung narasi negara Cina mengenai perjanjiannya dengan Xinhua, termasuk mempublikasi laporan khusus tentang “kamp vokasional” di Xinjiang.. Liputan khusus tersebut pada dasarnya mengulangi narasi Beijing bahwa kamp-kamp tersebut merupakan strategi Cina untuk membasmi ekstremisme di kalangan masyarakat Uyghur dan menyangkal adanya diskriminasi seperti yang diberitakan.37 Pemberitaan yang dipublikasi oleh Antara mengenai Cina menyumbang sebagian besar liputan berita Indonesia secara general tentang Negeri Tirai Bambu tersebut dan bahkan konten tersebut diterbitkan ulang oleh outlet-outlet berita lainnya di seluruh Indonesia.

Informasi detail mengenai kerja sama Metro TV dengan media pemerintah Cina tidak tersaji secara luas, namun hubungan keduanya yang dekat telah terlihat dengan jelas. Media Indonesia, sebuah harian populer Indonesia yang memiliki pemilik yang sama dengan Metro TV, juga tercatat telah menerbitkan konten-konten dari Xinhua selama periode liputan penelitian ini berlangsung.38 Tak hanya itu saja, Metro TV juga menawarkan program acara dari CGTN, saluran berita berbahasa Inggris yang dikelola oleh pemerintah Cina. Pada Juni 2021, jaringan tersebut menayangkan wawancara eksklusif dengan duta besar Tiongkok saat itu, Xiao Qian.39 Selain itu, Metro TV juga menyelenggarakan program “Metro Xinwen”, acara hiburan dan berita berbahasa Mandarin yang mempromosikan narasi positif tentang Tiongkok.40

  • Konten media pemerintah Tiongkok di radio lokal, surat kabar, dan media sosial: Media pemerintah Tiongkok memang memiliki kehadiran langsung yang terbatas di Indonesia. Oleh karenanya pemerintah Cina menggalakkan upaya untuk bermitra dengan media lokal di Indonesia. Salah satunya, China Radio International (CRI) telah mengudara di stasiun radio berita FM yang berbasis di Jakarta, Elshinta, dalam Bahasa Indonesia.41 Radio Elshinta dianggap sebagai salah satu stasiun radio top di Indonesia yang memiliki jutaan pendengar.42 Layanan Indonesia CRI juga memiliki laman Facebook berbahasa Indonesia dengan 185.000 pengikut dan memiliki engagement yang tampak natural dan autentik dengan para followers secara aktif dan konsisten.43 Sementara itu, sejak tahun 2021, Xinhua juga telah memiliki cabang biro di Jakarta44 yang memfasilitasi pelaporan liputan berbahasa Inggris tentang Indonesia yang sekiranya akan menarik bagi pemirsa di Tanah Air. Xinhua juga memiliki akun Twitter berbahasa Indonesia dengan sekitar 64.000 pengikut per Desember 2021, walaupun lebih bersifat penyebaran informasi satu arah dimana engagement dengan follower dengan membalas komen atau aktivitas lain sangat jarang terjadi.45

Selain sesekali menerbitkan ulang konten dari Xinhua,46 The Jakarta Post, salah satu surat kabar berbahasa Inggris yang paling banyak dibaca di Indonesia, juga menerbitkan konten berita dari China Daily, surat kabar harian berbahasa Inggris milik Partai Komunis Cina (PKC).47 Baik The Jakarta Post maupun China Daily merupakan anggota Asia News Network, aliansi berbagi konten kawasan regional yang berkantor pusat di Singapura.48 Artikel-artikel yang dipublikasikan oleh media pemerintah Tiongkok terkadang turut diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia tanpa label yang jelas dan seolah disajikan sebagai berita yang diterbitkan oleh surat kabar lokal. Hal ini secara efektif mengaburkan hubungan antara konten tersebut dan propaganda PKC.49

  • Perjalanan bersubsidi untuk jurnalis dan influencer media sosial: Kecaman internasional yang kian meluas atas kebijakan di Xinjiang telah mendorong Beijing untuk meningkatkan upayanya guna mempromosikan pandangan yang lebih positif tentang Cina secara keseluruhan, dan khususnya pendekatannya terhadap Islam. Kesepakatan yang terjalin pada tahun 2018 antara Asosiasi Jurnalis Seluruh China (All-China Journalists’ Association-ACJA) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) justru melahirkan terciptanya penghargaan bagi jurnalis Indonesia yang menulis tentang BRI. Adanya ajang penghargaan ini terbukti secara efektif mendorong jurnalis lokal untuk menulis artikel yang senada dengan propaganda pro-Beijing.50

Beijing juga mengundang wartawan dari berbagai media massa Indonesia untuk bergabung dalam tur perjalanan mengunjungi Cina secara langsung yang diselenggarakan oleh pemerintah Tiongkok. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk menyebarkan narasi yang diinginkan oleh PKC. Dilansir oleh China Daily, pada Februari 2019, sebanyak 11 jurnalis dari Indonesia dan Malaysia diundang mengunjungi Xinjiang untuk “mencari tahu tentang perkembangan kawasan tersebut dan bagaimana pemerintah Tiongkok menerapkan kebijakan demi melawan ekstremisme.” Nugroho Fery Yudho, editor senior dari surat kabar nasional utama Kompas, memuji upaya Cina memerangi ekstremisme setelah mengunjungi Xinjiang untuk pertama kalinya. Ia juga mencatat bahwa dia tidak melihat bukti adanya masyarakat Uyghur yang dikurung, seperti yang dilaporkan oleh media lain. Demikian pula, Zulfiani Lubis, pemimpin redaksi Idntimes.com, sebuah publikasi daring yang menargetkan anak muda Indonesia, mencatat bahwa pelatihan kejuruan adalah cara umum untuk melawan terorisme, ekstremisme, separatisme, serta menarik perbandingan antara pengalaman Indonesia dan Cina dalam menghadapi isu terorisme.51 Undangan dengan maksud serupa juga diterima oleh PWI pada Agustus 2019, 10 jurnalis dari PWI terpilih untuk mengikuti tur berkeliling mengunjungi Beijing dan provinsi-provinsi Tiongkok lainnya.52 Seorang jurnalis senior dari Radar Lombok, sebuah surat kabar regional yang berada di Lombok, provinsi di Indonesia dengan mayoritas masyarakat beragama Muslim, menulis sebuah artikel setelah pulang dari tur perjalanan yang dibiayai oleh Cina tersebut. Ia mengatakan dalam tulisannya bahwa media asing telah menyebarkan berita palsu tentang Cina dan menentang laporan dari media lain bahwa kekerasan dan paksaan dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap warganya.53

Kedutaan Besar Cina di Indonesia juga memberikan tur perjalanan gratis bagi influencer media sosial Indonesia ke kota-kota Cina di luar Xinjiang. Menurut Tenggara Strategics, sebuah lembaga penelitian dan penasihat investasi Indonesia yang membantu menyelenggarakan tur tersebut pada September 2019, setiap unggahan influencer dibayar sebesar US$ 500 dan unggahan tersebut tidak secara publik diinformasikan bahwa telah melalui penyaringan sensor terlebih dahulu.54 Salah satu peserta tur—mantan Miss Indonesia, Alya Nurshabrina—mengunggah foto masjid di luar Beijing yang kini unggahan tersebut telah dihapus, dan memberi tahu 86.000 pengikutnya di Instagram dengan menuliskan caption bahwa “Cina menyambut setiap agama.”55 Pada 1 Oktober 2020, Nurshabrina turut mengunggah serangkaian foto yang menunjukkan pengalaman baik dan positif yang ia alami selama berada di Cina. Tak hanya sampai di situ, ia juga mengkampanyekan sebuah kompetisi di mana ia meminta pengikutnya untuk berbagi pengalaman mereka di Tiongkok.56

  • Upaya untuk mengkooptasi tokoh agama: Dalam konteks Indonesia, organisasi agama di Negeri ini memiliki potensi yang besar untuk mempengaruhi politik dan opini publik.57 Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua organisasi keagamaan terbesar di Nusantara, secara kolektif keduanya memiliki sekitar 100 juta pengikut, meskipun penelitian terbaru menunjukkan daya tarik mereka berkurang di wilayah perkotaan Indonesia.58

Beijing telah meningkatkan upayanya untuk memasang target kepada organisasi-organisasi keagamaan yang berpengaruh di Tanah Air, terutama NU dan Muhammadiyah. Pada Februari 2019, tiga jurnalis bersama lima belas perwakilan dari delegasi Ormas Islam Indonesia diundang mengunjungi Xinjiang.59 Tur tersebut bertujuan untuk menyebarkan propaganda Beijing yang lebih beragam. Faktanya, Agung Danarto, seorang sekretaris senior Muhammadiyah dan ulama yang mengikuti tur tersebut dikutip dalam majalah resmi Muhammadiyah mengatakan bahwa “tempat, kamp, ​​asrama, dan ruang kelas [di Xinjiang] sangat nyaman dan layak, dan tidak terlihat seperti penjara.”60 Kutipan Danarto diterbitkan bahkan setelah Muhammadiyah merilis pernyataan pada Desember 2018 yang mengkritik tindakan pemerintah Cina di Xinjiang.61 Sementara itu, dua peserta perjalanan NU—Wakil Sekjen Masduki Baidlawi dan Wakil Ketua Robikin Emhas—turut mengulangi narasi Beijing yang berlindung di balik alasan mengatasi isu ekstremisme dengan memberikan masyarakat Uyghur keterampilan kejuruan, meskipun keduanya juga mengakui bahwa warga Uyghur yang berada di kamp tidak memiliki tempat untuk beribadah dan makanan halal tidak tersedia.62 Selebihnya, sikap NU terhadap kebijakan PKC dalam isu Xinjiang cenderung berubah-ubah dan ambivalen.63

Kendati demikian, perlu dicatat bahwa tidak semua tokoh yang diundang mengunjungi Xinjiang secara serta-merta menerima narasi yang disuguhkan oleh Tiongkok. Muhyiddin Junaidi, salah satu peserta dalam tur pada Februari 2019 dan seorang pejabat di badan teologi yang didukung oleh pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyatakan bahwa tur perjalanan tersebut dikontrol dengan ketat oleh pihak penyelenggara. Ia turut mencatat bahwa masyarakat Uyghur yang dia temui tampak takut untuk mengekspresikan diri mereka secara jujur.64 Sekembalinya dari tur, Junaidi pun mengkritik Kementerian Luar Negeri Indonesia karena bungkam terhadap kebijakan kontroversial Tiongkok atas Uyghur.65 Seorang pemuka agama lain yang tidak disebutkan namanya dalam tur perjalanan tersebut juga berbagi aktivitas mencurigakan dan ketidakberesan yang ia amati saat berada di Xinjiang dengan outlet online populer SINDONews. Ia melaporkan bahwa pengunjung dilarang meninggalkan hotel mereka tanpa ditemani dan tidak boleh mengadakan shalat secara berjamaah. Ia juga membagikan keyakinannya bahwa tidak ada bukti nyata bahwa Cina mengizinkan kebebasan beragama bagi umat Islam di Xinjiang.66

Pada Oktober 2019, selama pertemuan dengan duta besar AS untuk Indonesia kala itu, Joseph Donovan, baik NU maupun Muhammadiyah berpendapat bahwa diperlukan lebih banyak informasi untuk memastikan realita yang komprehensif dari situasi di Xinjiang.67 Ketika menerima kritik atas kurang aktif dan tegasnya tindakan kedua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut terhadap masalah ini, NU dan Muhammadiyah bersikeras bahwa hal tersebut terjadi bukan karena mereka terpengaruh oleh pengaruh Tiongkok dan PKC. Kendati demikian, pada Desember 2019, setelah Wall Street Journal menerbitkan sebuah artikel yang mengklaim bahwa organisasi-organisasi Muslim telah dipengaruhi oleh PKC melalui strategi perjalanan/tur yang disponsori oleh Beijing, Muhammadiyah kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengkritik media Barat karena dipandang keliru dalam menggambarkan sikap mereka dan berdalih dengan menyodorkan kembali sebagian besar pernyataan Muhammadiyah pada tahun 2018 yang mendukung Uyghur di Xinjiang.68 Demikian pula, NU menyatakan bahwa sikapnya tidak dimotivasi secara finansial, namun di sisi lain NU memperingatkan semua pihak mengenai konsekuensi atas eskalasi konflik yang melibatkan isu Xinjiang.69

  • Pemberian beasiswa untuk memperoleh dukungan dari generasi muda Indonesia: Pemerintah Cina tidak hanya menyediakan tur perjalanan gratis ke Xinjiang, tetapi juga memberikan pengalaman pendidikan jangka panjang dalam bentuk beasiswa kepada pelajar Indonesia, termasuk para santri.70 Bahkan Beijing mengalokasikan satu program beasiswa yang ditargetkan khusus untuk anggota dan santri dari NU.71 Penerima beasiswa tersebut kemudian diundang mengikuti konferensi seperti Xinjiang Brief Forum yang memiliki agenda untuk memberi saran kepada mahasiswa tentang bagaimana cara menampilkan isu Xinjiang sebagai bahan diskusi publik di negara asal para peserta.72 Pemerintah Tiongkok melihat bahwa peran beasiswa santri ini sangat strategis karena mengetahui bahwa organisasi Muslim Indonesia secara teratur berkonsultasi dengan anggota mereka yang tinggal di Cina untuk mendapatkan informasi dan laporan bagaimana perlakuan yang diterima oleh penduduk Muslim di Negeri Tirai Bambu tersebut.73

Strategi tersebut menuai keberhasilan karena banyak mahasiswa dengan afiliasi NU dan Muhammadiyah yang pernah belajar di Cina kemudian berbalik mengungkapkan sikap skeptis mereka terhadap tuduhan genosida di Xinjiang. Sebuah studi yang dipublikasikan baru-baru ini mengenai aktivitas media sosial anggota Muhammadiyah yang tinggal di Cina mengungkapkan adanya peningkatan narasi positif tentang negara tersebut.74 Penelitian tersebut turut menyatakan bahwa beberapa faktor yang dianggap melatarbelakangi fenomena tersebut adalah bahwa mereka khawatir dorongan negatif terhadap kebijakan pemerintah Cina akan membahayakan penerimaan Islam serta keselamatan pelajar Indonesia yang tengah menuntut ilmu di Cina. Oleh karena itulah postingan media sosial mereka menekankan nosi bahwa Islam sangat diterima di Tiongkok.75

Tak hanya itu, Muslim Indonesia yang tinggal di Cina juga mengirimkan artikel yang dimuat oleh media massa Indonesia selama periode liputan penelitian ini berlangsung. Pada Mei 2019, seorang mahasiswa Islam yang tinggal di Cina menuliskan berita di situs berita NU Online mengenai bagaimana makanan halal dapat dengan mudah diperoleh di Cina76 dan secara efektif menggemakan narasi Beijing bahwa Muslim menjalani kehidupan yang damai dan nyaman di Cina. Sementara itu di tahun yang sama pula NU cabang Beijing menerbitkan sebuah buku kumpulan esai yang ditulis oleh orang Indonesia yang pernah belajar di Cina, beberapa di antaranya justru mempertanyakan kebenaran skala sistem kamp konsentrasi dan apakah Muslim memang benar menerima perlakukan buruk di Cina.77 Ketua NU saat itu Said Aqil Siroj—yang dilaporkan berbuka puasa Ramadhan dengan duta besar Cina untuk Indonesia—memohon pembaca dalam kata pengantar buku itu untuk tidak hanya mengandalkan laporan dan berita yang ditulis oleh media internasional untuk memahami situasi di Xinjiang.78

Pada Maret 2021, wakil presiden NU cabang Cina dan kandidat PhD di Central China Normal University (CCNU) Ahmad Syaifuddin Zuhri menulis op-ed yang mengklaim bahwa “Islam di Cina telah berkembang” dan berpendapat bahwa narasi Beijing mengijinkan “isu yang berkaitan dengan Xinjiang [untuk] dilihat secara keseluruhan, tidak terfragmentasi seperti apa yang selalu dipublikasikan di media Barat.”79 Narasi serupa diulangi kembali di harian nasional Indonesia Jawapos oleh mahasiswa CCNU lainnya pada Mei 2021.80 Sementara itu, pada Desember 2021, seorang penulis muda Indonesia dan editor media sosial yang menerima gelar master dan doktor dari universitas di Cina menulis sebuah artikel yang menggemakan skeptisisme Beijing terhadap Uyghur Tribunal, sebuah organisasi independen yang bertujuan untuk memeriksa bukti mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap masyarakat Uyghur.81 Laporan semacam itu secara terang-terangan mengabaikan penelitian dan dokumentasi yang kredibel tentang penahanan massal, kerja paksa, dan sterilisasi yang dilakukan kepada masyarakat Uyghur dan Muslim lainnya di Xinjiang yang bahkan telah diakui dan ditulis dalam dokumen pemerintah Cina yang tersedia untuk umum.82

  • Dukungan moderat dari para tokoh politik Indonesia: Melakukan wawancara kepada publik dan mengeluarkan pernyataan resmi yang pro kebijakan Cina dari politisi Indonesia yang memiliki hubungan dekat dengan Cina adalah dua mekanisme kunci yang kemudian berperan dalam mempromosikan narasi yang disukai oleh Beijing di Indonesia. Sebagai contoh, pejabat publik yang memiliki kepentingan bisnis di Cina seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan pernyataan publik yang cenderung meremehkan kegentingan insiden Laut Natuna. Ia mengklaim bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan kedaulatan Indonesia. Sebuah pernyataan yang kontras berbeda dengan pernyataan para politisi lain.83 Walaupun presiden Joko Widodo mengkritik Cina mengenai isu sengketa perairan Natuna,84 dukungannya terhadap investasi Beijing di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung seakan memperkuat narasi “investasi Cina membawa keuntungan ekonomi bersama”85 yang digaungkan oleh media pemerintah Cina. Sementara itu, berkaitan dengan isu Xinjiang, pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa mereka memilih untuk tidak terlibat dalam “diplomasi megafon (megaphone diplomacy)” demi terciptanya diskusi yang lebih konstruktif di belakang layar.86
  • Kehadiran diplomatik Tiongkok yang terbatas: Dibandingkan dengan negara lain, kehadiran media sosial diplomat Tiongkok di Indonesia relatif tidak terdengar. Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian, yang menjabat dari Desember 2017 hingga November 2021, tidak melakukan taktik “wolf warrior” yang lebih agresif seperti halnya yang Cina lakukan di negara lain.87 Aktivitas diplomat Tiongkok di Indonesia masih melibatkan media tradisional, menerbitkan setidaknya 12 op-ed selama masa jabatannya. Sebagian besar artikel tersebut diterbitkan oleh The Jakarta Post.88 Selain itu, akun Instagram kantor diplomatik Tiongkok di Indonesia memiliki jumlah pengikut yang masih relatif rendah, berkisar antara 3.500 hingga 10.400.89  

Kampanye disinformasi

Dalam studi ini, disinformasi didefinisikan sebagai penyebaran konten palsu atau menyesatkan yang disengaja, terutama melalui aktivitas yang tidak autentik—seperti penggunaan akun palsu—di platform media sosial global. Sementara aktor-aktor yang berafiliasi dengan Cina di Indonesia telah secara terbuka mempromosikan kebohongan termasuk menentang laporan yang menyatakan bukti penganiayaan terhadap masyarakat Uyghur dan kelompok Muslim lainnya di Xinjiang.90 Bahkan telah muncul bukti dari kampanye disinformasi yang terkait dengan PKC yang menargetkan audiens Indonesia.

Sensor dan intimidasi

Terdapat pula beberapa laporan yang membuktikan bahwa Cina telah berusaha untuk mengintimidasi wartawan Indonesia. Bayu Hermawan, jurnalis Republika, sebuah surat kabar harian nasional, menerima pesan melalui WhatsApp dari seorang karyawan kedutaan Cina di Jakarta yang mengatakan bahwa artikel yang ia tulis tentang tur Beijing 2019 ke Xinjiang mengandung kesalahan dan ia tak mengakui adanya aspek positif yang diperoleh dari tur tersebut. Hermawan telah menerbitkan artikel yang mengutip pernyataan penduduk yang berada di kamp Xinjiang bahwa mereka dimasukkan ke dalam kamp tanpa melewati proses peradilan dan bahkan sebagian di antaranya dipaksa berada di kamp hanya karena menjalankan perintah agama untuk mengkonsumsi makanan halal sebagai Muslim yang kemudian secara semena-mena dinyatakan sebagai pelanggaran hukum.91

Tak hanya berhenti sampai di situ saja, topik-topik tertentu juga tampaknya sengaja luput untuk dilaporkan dalam liputan mengenai Cina di media-media Indonesia. Hal ini mungkin terjadi karena adanya kebijakan sensor yang diberlakukan oleh pemerintah Cina kepada media dan konten tersebut kemudian dipublikasi ulang di media Indonesia. Selama studi ini berlangsung, kantor berita Antara, yang menandatangani perjanjian berbagi konten dengan Xinhua pada tahun 2019, secara umum menghindari liputan yang secara keras atau eksplisit mengkritik Cina. Seorang jurnalis dari Antara yang menghadiri tur ke Xinjiang menolak untuk diwawancarai ketika dihubungi untuk memberikan tanggapan dalam studi ini. Sementara itu, seorang cendekiawan Islam terkemuka yang menentang kebijakan Beijing di Xinjiang mencatat bagaimana lingkungan media Indonesia belum kondusif untuk suara-suara kritis terhadap Beijing, Rekan-rekan dan koleganya justru menuduh ia memperkuat propaganda Barat setelah mengunggah di laman Facebooknya sebuah laporan dari Human Rights Watch yang mengkritisi pemerintah Cina.92

Kontrol atas infrastruktur distribusi konten

Walaupun perusahaan Cina yang memiliki hubungan dengan PKC tidak tercatat dalam infrastruktur pertelevisian digital Indonesia, beberapa perusahaan milik Cina telah menunjukkan kehadiran mereka di sektor media sosial dan telepon seluler.

Pada tahun 2020, Reuters melaporkan bahwa perusahaan media sosial yang berbasis di Cina, ByteDance, menyensor konten yang kritis terhadap pemerintah Cina pada aplikasi agregator berita Baca Berita (BaBe) di Indonesia dari tahun 2018 hingga pertengahan 2020.93 Sumber mengungkapkan bahwa moderator lokal diinstruksikan oleh tim ByteDance yang berbasis di Beijing untuk menghapus artikel yang dianggap mengandung penggambaran "negatif" atas otoritas Cina, termasuk menghapus referensi ke insiden Tiananmen Square crackdown di tahun 1989 dan Mao Zedong.94 Sebagai konteks, ByteDance telah membeli BaBe pada tahun 2018 setelah pemerintah Indonesia secara singkat pernah melarang aplikasi TikTok beredar di Tanah Air. TikTok merupakan salah satu anak perusahaan global dari ByteDance. Menanggapi laporan Reuters tersebut, ByteDance mengatakan bahwa penyensoran terjadi selama periode penyesuaian dengan kebijakan lokal Indonesia, dan bahwa kini BaBe tidak lagi melakukan kebijakan sensor terhadap konten.95

Di lain pihak, TikTok adalah aplikasi yang paling banyak diunduh di Indonesia pada tahun 2020.96 Beberapa politisi dan media Indonesia bahkan sangat aktif di platform tersebut selama periode studi ini berlangsung.97 Pada September 2020, Australian Strategic Policy Institute menemukan bahwa TikTok melarang penggunaan konten dengan tagar #Jokowi.98 Meskipun ini adalah larangan yang tampaknya tidak berbahaya, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa kasus yang terdokumentasi di seluruh dunia tentang TikTok yang menghapus atau meremehkan konten yang sensitif secara politik, termasuk diantaranya menghapus konten yang dianggap melanggar pedoman sensor milik Cina.99 Atas klaim tersebut, larangan tagar #Jokowi kemudian dicabut dan TikTok melaporkan bahwa hal tersebut kemungkinan terjadi karena adanya kesalahan koreksi oleh sistem.100 Tak lama kemudian, pada Juni 2022 terdapat sebuah laporan media yang dirilis berdasarkan pada pertemuan internal TikTok yang bocor mengenai isu privasi data pengguna TikTok di Amerika. Laporan tersebut menunjukkan kondisi yang berbeda dengan keterangan yang dikeluarkan oleh Bytedance sebelumnya. Konteks ini berimplikasi pada hal yang lebih luas bahwa pernyataan-pernyataan lain yang dikeluarkan oleh ByteDance mengenai kebijakannya tidak dapat dipercayai begitu saja kebenarannya, termasuk dalam konteks klaim pernyataan Bytedance mengenai kebijakan sensornya di Indonesia.101

Huawei, sebuah perusahaan yang mempunyai hubungan erat dengan PKC dan memiliki rekam jejak sebagai pihak yang membangun sistem sensor dan pengawasan di Cina dan di luar negeri,102 telah menawarkan kerja sama program pelatihan di Indonesia sebagai persiapan transisi ke jaringan nirkabel generasi kelima (5G).103 Sementara itu, perusahaan Cina OPPO dan Xiaomi, memiliki pangsa pasar ponsel yang sangat besar di Indonesia, dimana masing-masing menyumbang persentase sebesar 24% dan 28% pada kuartal kedua tahun 2021.104 Kondisi ini memunculkan kekhawatiran mengenai isu penyensoran secara laten pada perangkat dan produk-produk dari OPPO dan Xiaomi yang beredar di Indonesia.105

Kendati demikian, hingga studi ini dibuat, sangat sulit untuk menemukan bukti yang secara tegas tertulis menunjukkan adanya sensor atau manipulasi politik pada aplikasi TikTok ataupun perangkat yang menggunakan teknologi Cina.

Penyebaran norma, taktik, dan model tata kelola media PKC

Media pemerintah Cina dan Indonesia telah menandatangani perjanjian yang mempromosikan pertukaran jurnalis dan kerja sama dalam program liputan dan pelatihan, serta setidaknya terdapat satu eksekutif media yang mengatakan bahwa ada banyak hal yang dapat dipelajari oleh Indonesia dari perkembangan teknologi Cina.106 Kendati demikian, Freedom House tidak menemukan bukti bahwa kerja sama atau ekspresi dukungan tersebut telah berubah menjadi perubahan yang nyata dan tak terbantahkan dalam tata kelola media di Indonesia.

Media diaspora Cina

Industri percetakan berbahasa Mandarin di Indonesia kian kecil dan menyusut, terutama karena larangan yang dibuat pada era Soeharto yang melimitasi pengajaran Mandarin sehingga menjadikan sebagian besar orang Indonesia keturunan Tionghoa yang lahir setelah tahun 1965 tidak dapat membaca karakter Cina.107 Diestimasi, kemungkinan hanya terdapat sekitar 30.000 pelanggan surat kabar berbahasa Mandarin di Indonesia, walaupun total penduduk keturunan Tionghoa di Indonesia berjumlah sekitar 8,4 juta orang.108 Pembatasan terhadap imigrasi dari Cina turut membatasi potensi pertumbuhan dan jangkauan media berbahasa Mandarin di Indonesia. Kendati jumlahnya kecil, generasi orang Indonesia Tionghoa yang lebih tua tetap menyediakan pasar yang konsisten bagi akses penyebaran berita berbahasa Mandarin.109

Terdapat 6 media massa besar Tiongkok di Indonesia: Yindunixiya Shangbao (印度尼西亚商报); Guoji Ribao (国际日报 atau International Daily News); Yinni Xingzhou Ribao(印尼星洲日报)dan Yinhua Ribao (印华日报) yang berbasis di Jakarta; Qiandao Ribao (千岛日报) berbasis di Surabaya; serta Xun Bao (讯报) berbasis di Medan. Guoji Ribao sejauh ini adalah surat kabar yang paling populer dibaca oleh audiens Indonesia dan menguntungkan secara bisnis, sementara media lainnya seringkali beroperasi dalam keadaan merugi. Pada umumnya, koran berbahasa Mandarin tutup usaha karena kurangnya pembaca atau pendapatan dari iklan.110

Terbatasnya pangsa pasar berita berbahasa Mandarin di Indonesia memaksa surat kabar dan akun media sosial diaspora untuk mengandalkan modal dan sumber berita dari asing. Keterbatasan finansial untuk meliput secara langsung membuat media lokal bergantung pada sumber-sumber berita yang didapat dari media Cina. Hal ini menghasilkan kecenderungan editorial yang pro-Beijing. Tinjauan Freedom House terhadap enam surat kabar yang disebutkan di atas dan sembilan akun di WeChat,111 beberapa di antaranya berafiliasi dengan media massa, menemukan fakta bahwa sebagian besar konten yang dipublikasikan selaras dengan narasi media yang disukai oleh Beijing. Sebagai contoh, Guoji Ribao adalah distributor Indonesia untuk konten luar negeri dari People's Daily, media yang berperan sebagai corong resmi dari PKC.112 Meskipun begitu, pengecualian dapat diberikan kepada surat kabar Yinni Xingzhou Ribao, yang berbagi sumber berita dengan surat kabar yang berbasis di Malaysia dan mengumpulkan liputan tentang Tiongkok dari berbagai sumber daripada hanya mengandalkan sumber konten dari media Tiongkok saja.113

Di lain pihak, faktor lain yang membatasi liputan berbahasa Mandarin yang pro-Beijing adalah ketakutan akan reaksi audiens domestik Indonesia yang tak ingin pemerintah menempatkan kepentingan Cina di atas kepentingan nasional dan kesejahteraan warga Indonesia. Walaupun surat kabar lainnya secara umum berpihak pada Beijing mengenai isu kontroversial seperti klaim kedaulatan Cina atas Hong Kong dan Taiwan, mereka tetap menerbitkan artikel di halaman depan dengan judul yang berani seperti “Luhut: Jangan main-main dengan peristiwa kapal penangkap ikan Cina (Luhut: Don’t play up the Chinese fishing vessels event)” dan “Indonesia tegas menolak klaim Cina atas Kepulauan Nansha (en: Indonesia strongly rejects the claims of China over the Nansha Islands).” Mereka menolak untuk mengadopsi sikap Beijing dalam salah satu masalah bilateral dengan Indonesia yang paling kontroversial.114 Koran-koran diaspora juga berpendapat bahwa promosi “identitas nasional Tionghoa” yang digemakan oleh pejabat pemerintah Tiongkok di Indonesia justru dapat mengundang bahaya bagi komunitas Tionghoa setempat.115

Adapun media televisi dan radio berbahasa Mandarin di Indonesia berfungsi untuk mempromosikan soft power Cina tanpa terlibat secara langsung dalam topik politik. Mandarin Station FM 98.3 memiliki program yang sebagian besar terdiri atas promosi lagu dan program budaya atau spiritual lainnya dari Cina, dengan berita "ringan" mendapuk sekitar 5 persen dari keseluruhan konten program.116 Hal yang sama juga dapat dikatakan mengenai Hi-Indo!, saluran televisi yang dimiliki bersama oleh perusahaan televisi milik Cina, yakni China Central Television (CCTV) dan penyedia konten Indonesia PT Elnet Media Bersama.117 Hi-Indo! terutama menampilkan film dan acara berbahasa Mandarin dengan teks bahasa Indonesia dan sebagian besar ditonton oleh orang Indonesia keturunan Tionghoa. Terdapat pula Metro Xinwen, program berita Cina dengan teks bahasa Indonesia yang tayang di stasiun TV nasional yang populer di indonesia, Metro TV. Kendati demikian, konten yang diunggah di halaman YouTube, Facebook, dan Instagram Metro Xinwen, dengan jumlah pengikut mulai dari sekitar 1.800 hingga 5.800, tampaknya tidak menampilkan konten yang selalu selaras dengan narasi media pemerintah Cina.118

Resiliensi dan respons lokal 

Faktor yang mendasari resiliensi media di Indonesia

  • Kapasitas media investigasi: Jurnalisme investigasi di Indonesia telah memainkan peran kunci dalam mengungkap sumber-sumber tersembunyi mengenai adanya pengaruh PKC. Meskipun Indonesia tidak memiliki tradisi pelaporan investigasi yang sudah berlangsung lama, media-media major telah berupaya mengembangkan kapasitas jurnalisme mereka di bidang ini.119 Tempo Media, penerbit independen ternama,120 bekerja sama dengan Free Press Unlimited pada tahun 2016 untuk memulai program pelatihan “Investigasi Bersama Tempo” yang bertujuan untuk mencetak reporter investigasi generasi baru di Tanah Air.121 Berbagai outlet lain, misalnya Tirto.id122 juga telah menerbitkan karya investigasi, meskipun masih menyisakan banyak ruang bagi pertumbuhan jurnalisme investigasi di industri ini. Jaringan Indonesia untuk Jurnalisme Investigasi (JARING) dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) adalah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas investigasi di media dan meningkatkan profesionalisme media secara keseluruhan di Indonesia.123
  • Profesionalisme media: Dewan Pers Indonesia memiliki seperangkat pedoman yang mengatur tentang etika jurnalistik dan institusi ini telah memiliki rekam jejak yang baik sebagai lembaga yang mampu menyelesaikan sebagian besar perselisihan terkait media dengan damai tanpa harus sampai ke jalur pengadilan.124 Berbagai asosiasi jurnalistik lain, termasuk Asosiasi Jurnalistik Indonesia,125 juga memiliki pedoman etika jurnalistik masing-masing. Selain itu, media massa besar seperti Kompas pun telah membentuk komisi ombudsman.126 Tak hanya media massa, sejumlah stasiun radio memiliki serangkaian kode etik yang ketat dalam menyampaikan informasi kepada publik.127 Mayoritas jurnalis Indonesia yang disurvei dari akhir tahun 2014 hingga awal 2015 percaya dengan pernyataan bahwa jurnalis harus mematuhi kode etik.128 Adapun sebagian besar jurnalis di Indonesia berpendidikan tinggi, memiliki setidaknya gelar sarjana, bahkan lebih.129
  • Perlindungan hukum terhadap pengaruh asing dan konsentrasi kepemilikan: Indonesia memiliki undang-undang yang tegas mengatur kepemilikan asing. Konstitusi Indonesia melarang orang asing menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan media.130 Bahkan, kepemilikan asing atas media cetak dilarang sepenuhnya hingga Maret 2021, walaupun kemudian revisi dari aturan baru mengizinkan beberapa perusahaan memiliki hingga maksimal 49% kepemilikan asing sebagai cara bagi media untuk melakukan ekspansi dan pengembangan.131 Sementara itu, dalam konteks lembaga penyiaran swasta, 100 persen kepemilikan domestik diperlukan pada tahap pendirian, namun demi keperluan ekspansi dan pengembangan maksimal sebesar 20% investasi asing diizinkan untuk masuk.132 Warga negara asing juga dilarang menjadi pengurus lembaga penyiaran swasta, kecuali di bidang keuangan dan teknis.133 Undang-undang Penyiaran juga menetapkan bahwa total siaran harian lembaga penyiaran swasta harus memuat setidaknya 60% program dalam negeri.134 Untuk melindungi dari konsentrasi media tingkat tinggi, Indonesia memiliki batasan kepemilikan silang (cross ownership) dalam industri media.135 Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang mendirikan pusat pencatatan (central registry) “pemilik manfaat (beneficial ownership)” – orang-orang yang sebenarnya mengendalikan sebuah perusahaan meskipun perusahaan tersebut tidak terdaftar atas nama mereka – meskipun topik mengenai transparansi kepemilikan masih kurang (lihat Kerentanan).136
  • Inisiasi disinformasi dan komunitas kebebasan pers yang dinamis: Indonesia memiliki lingkungan organisasi non-pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat-LSM) yang dinamis, dimana ekosistem ini mencakup organisasi advokasi kebebasan pers seperti SAFEnet dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers).137 Pada November 2019, sekelompok LSM menggugat Presiden Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika atas pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat.138 Indonesia adalah rumah bagi Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), sebuah LSM multi-stakeholder yang dikelola oleh masyarakat Indonesia yang berdedikasi untuk memerangi disinformasi di ranah online. Organisasi sipil Drone Empirit telah mengembangkan alat deteksi dan pemetaan disinformasi dengan akses data yang dibuat terbuka bagi para akademisi yang terafiliasi dengan universitas.139 Organisasi-organisasi ini berkontribusi dalam meningkatkan literasi media di Indonesia secara lebih luas. Kendati demikian, tidak bisa dipungkiri, lembaga-lembaga tersebut juga berpotensi untuk bekerja sama dalam integrasi program pelatihan dan pemantauan (training and monitoring) terkait isu disinformasi dengan media-media yang terafiliasi PKC di masa depan, seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa media di Indonesia saat ini.

Resiliensi media Cina

  • Argumen yang berkembang di publik tentang pengaruh Cina dan PKC di Indonesia: Beberapa komentator lokal telah mengembangkan keahlian khusus tentang Cina, seperti Muhammad Zulfikar Rakhmat, asisten profesor hubungan internasional di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Karya Rakhmat sering muncul di media dan selama tiga tahun terakhir semakin menyoroti bahaya yang ditimbulkan oleh upaya Cina untuk mempengaruhi media lokal.140 Outlet media seperti The Conversation Indonesia dan Republika mempublikasikan opini-opini para akademisi mengenai berbagai aspek tentang pengaruh PKC, termasuk di antaranya kegiatan kolaborasi antara pemerintah Tiongkok dan Indonesia yang berpotensi merugikan kepentingan Indonesia.141 Menurut Rakhmat, dia tidak secara reguler dikonsultasikan oleh pembuat kebijakan Indonesia mengenai kebijakan Cina.

Perhatian lembaga think tank juga meningkat pada isu yang secara spesifik membahas tentang pengaruh PKC. Pada Juni 2019, Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) menerbitkan laporan berjudul “Menjelaskan Keheningan Indonesia terhadap Isu Uyghur (en: Explaining Indonesia’s Silence on the Uyghur Issue)” yang menganalisis konteks geopolitik yang mempengaruhi persepsi tentang Cina di kalangan politisi dan masyarakat Indonesia.142 Laporan tersebut menyoroti tindakan spesifik yang telah diambil pemerintah Cina untuk mempengaruhi berbagai aktor di Indonesia serta mengkritik organisasi keagamaan di Indonesia yang seolah menerima narasi Beijing begitu saja.

  • Liputan Kritis Xinjiang: Liputan yang kritis mengenai isu Xinjiang tercermin di beberapa surat kabar besar di Indonesia, termasuk The Jakarta Post, Kompas, Tribunnews, dan Jawa Pos.143 Pada Januari 2020, startup media internet yang berbasis di Jakarta, Narasi TV, sebuah platform digital yang semakin populer di kalangan anak muda, menayangkan laporan investigasi inovatif tentang Xinjiang. Menggunakan citra satelit, liputan tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah Cina telah memanipulasi tur perjalanan ke Xinjiang dengan terlebih dahulu menghilangkan pagar kabel berduri yang mengelilingi kamp serta beragam bukti memberatkan lainnya sebelum kunjungan asing tiba di lokasi dan hanya memperlihatkan bagian tertentu saja dari kamp tersebut.144
  • Diversifikasi sumber digunakan untuk liputan mengenai Cina: Lingkungan media di Indonesia sangatlah beragam. Dalam konteks peliputan berita internasional, sebagian besar wartawan di Indonesia sangat bergantung pada sumber asing. Liputan rinci tentang isu-isu sensitif seperti polemik kedaulatan Hong Kong dan Taiwan, serta isu diskriminasi di Xinjiang telah hadir di sebagian besar outlet utama nasional. Media seperti The Jakarta Post, Media Indonesia, dan Antara yang kendatipun telah menerbitkan konten dari media pemerintah Cina, mereka juga tetap mempublikasikan liputan mengenai kritik atas kebijakan Cina dan bahkan mengutip sumber internasional independen seperti Reuters, Agence France-Presse (AFP), dan Human Rights Watch, yang kerap kali secara vokal mengkritisi Cina.145 Selain itu, outlet berita internasional seperti Cable News Network (CNN) adalah salah satu outlet yang paling banyak dibaca dan terpercaya di Indonesia.146
  • Penolakan publik terhadap narasi media pemerintah Cina: Publik Indonesia tidak segan-segan menolak narasi tertentu yang dikeluarkan dari media pemerintah Cina. Sebagai contoh, artikel terbitan media Xinhua yang mengklaim bahwa batik, kain tradisional budaya Nusantara, berasal dari Cina justru menuai kritik dan protes keras dari masyarakat Indonesia. Berita tersebut kian mengobarkan sentimen negatif publik terhadap Cina yang sebelumnya telah terbentuk akibat isu klaim sepihak Cina atas Laut Cina Selatan dan isu masuknya pekerja Cina ke Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Pada tahun 2019, beberapa tagar yang mengkritik kebijakan Cina di Xinjiang juga menjadi viral di media sosial, seperti #IndonesiaStandsWithUyghur.147 Selain itu, selama periode liputan studi ini berlangsung, kelompok masyarakat sipil seperti Aliansi Mahasiswa Islam (AMI) dan Front Pembela Islam (FPI) garis keras memprotes perlakuan Cina terhadap Uyghur di Xinjiang.148
  • Dorongan politik pada kepentingan nasional utama: Realita yang terjadi menunjukkan bahwa bahkan politisi Indonesia yang relatif pro-Beijing tidak ragu untuk mengkritik Cina apabila menyangkut kepentingan nasional inti Indonesia. Kepentingan nasional tersebut termasuk di antaranya isu yang mengancam kedaulatan Republik Indonesia. Ketika nelayan Tiongkok memasuki perairan nasional Indonesia secara ilegal pada tahun 2019 dan 2020, Presiden Widodo mengunjungi dan mengerahkan jet tempur dan kapal ke wilayah yang disengketakan serta menyatakan “kedaulatan Indonesia tidak dapat dinegosiasikan (non-negotiable)” dan bersumpah “tidak ada kompromi (no compromise)” apabila Tiongkok tak berniat untuk meredakan perselisihan.149 Sementara itu, partai oposisi dari pemerintahan saat itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga telah lama vokal menggaungkan tentang kurangnya transparansi pemerintah terkait isu kerja sama dengan Cina.150  

Kerentanan

  • Kesenjangan dalam penelitian dan keahlian berbahasa Mandarin: Terlepas dari menjamurnya program pengajaran bahasa Mandarin di Tanah Air, termasuk di antaranya pendirian enam Institut Konfusius (Confucius Institutes) yang terafiliasi dengan PKC,151 pendidikan bahasa Mandarin tidak terlalu populer di Indonesia. Selain itu, penelitian yang bersumber pustaka berbahasa Mandarin sangat terbatas kuantitasnya.152 Keterbatasan ahli dalam negeri yang paham betul mengenai kompleksitas politik domestik dan struktur pemerintahan Tiongkok menjadi polemik tersendiri bagi Indonesia. Padahal keahlian tersebut sangat diperlukan untuk dapat memberikan konteks dan strategi dalam bernegosiasi dengan Tiongkok, serta melimitasi pengaruh PKC, termasuk dalam topik-topik seperti organisasi dan prioritas strategis yang disebarkan oleh United Front Work Department PKC.153 Mayoritas liputan mengenai Tiongkok terdiri atas publikasi ulang dari sumber berita internasional atau ditulis oleh jurnalis tanpa keahlian khusus tentang Tiongkok; banyak komentator media yang membahas bidang kebijakan luar negeri juga tidak secara khusus merupakan ahli tentang Cina. Kendati demikian, terdapat peningkatan keahlian mengenai topik Cina dan hubungan Cina-Indonesia, salah satunya yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Jakarta.
  • Konsentrasi media yang tinggi, penyalahgunaan undang-undang pencemaran nama baik: Indonesia tidak memiliki undang-undang yang mengatur kepemilikan media politik dan/atau partisan (political or partisan media ownership). Lanskap media Indonesia didominasi oleh delapan entitas komersial besar, tiga di antaranya menguasai 75 persen liputan media dan pangsa pemirsa.154 Sering juga terdapat intervensi kuat di ruang media oleh kelompok komersial dan konstituen tertentu.155 Antara tahunf 2018 dan 2020, pemilik siaran komersial mempunyai afiliasi langsung dengan partai politik besar yang mendukung Presiden Joko Widodo, sementara pemilik tiga konglomerat media lainnya memiliki partai politiknya sendiri. Akibatnya, manipulasi media dan propaganda politik telah menyebar luas. Studi ini menunjukkan bahwa media mempublikasikan liputan dan berita yang mendukung partai politik mereka menjelang pemilihan umum (pemilu) nasional tahun 2019.156 Polemik mengenai media partisan lalu diperparah oleh ketentuan yang telah obselet dan usang yang beratasnamakan “pencemaran nama baik” yang dapat mengakibatkan sanksi pidana dan denda yang sangat tinggi guna mencegah kritik yang sah dari para jurnalis maupun masyarakat.157 Tingginya tantangan hukum dan halangan yang diciptakan oleh aktor negara dan swasta tersebut kemudian menciptakan fenomena swasensor jurnalis (journalists’ self-censorship).158
  • Kesenjangan dalam transparansi: Dalam konteks Indonesia, konten berita atau liputan yang bersumber dari media pemerintah Tiongkok biasanya diberi label, akan tetapi tautan terhadap sumber yang menunjukkan hubungannya dengan pemerintah Tiongkok tidak ditunjukkan secara eksplisit bagi para pembaca Indonesia. Seperti yang disebutkan sebelumnya, konten yang berasal dari sumber media pemerintah Tiongkok terkadang sengaja diatribusikan ke outlet lokal.159 Sementara itu, peraturan yang mengatur tentang media di Indonesia telah gagal untuk memastikan pemahaman publik tentang kepemilikan media (media ownership) secara memadai. Lebih dari itu, banyak perusahaan media di Indonesia yang dengan sengaja menggunakan struktur saham yang rumit untuk menyamarkan kepemilikan media yang sebenarnya.160 Pada tahun 2018, Indonesia mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan di semua sektor, termasuk media, untuk melaporkan "pemilik manfaat (beneficial owners)" sebenarnya sebagai strategi guna meningkatkan transparansi kepemilikan, kendati demikian hingga akhir periode studi ini, sebagian besar informasi kepemilikan atas media masih tidak transparan.161 Realitanya, hanya 24,5 persen perusahaan Indonesia yang melaporkan informasi mengenai beneficial ownership per 28 November 2021.162 Selain itu, belum ada peraturan dan pedoman yang mengatur tentang keterlibatan media Indonesia dengan media asing atau entitas negara tertentu yang tertuang dalam kode etik jurnalistik yang diadopsi oleh organisasi media Indonesia.163

Dampak dan opini publik

Sikap antipati dari masyarakat Indonesia terhadap Cina bersumber dari rekam jejak negatif yang berakar dari puluhan tahun lalu. Sentimen anti Cina kemudian tereskalasi signifikan mulai tahun 2015.164 Walaupun semakin intensif, namun strategi PKC untuk menanamkan pengaruhnya dalam membentuk wacana publik yang lebih positif tentang Tiongkok di Tanah Air masih terbatas.

Hal tersebut ditunjukkan dari data yang menyatakan bahwa antara tahun 2020 dan 2021, proporsi orang Indonesia yang melihat Cina sebagai "kekuatan revisionis (revisionist power)" melonjak hampir dua kali lipat dari 27% menjadi 42%.165 Senada dengan itu, pada tahun 2021, 86% orang Indonesia memiliki keresahan tentang pengaruh politik dan strategis Beijing di Indonesia, persentase tersebut melonjak lebih dari 10% dari tahun 2020.166 Masyarakat Indonesia juga menyatakan kekhawatirannya tentang pengaruh Cina di bidang ekonomi: pada tahun 2021, 65,9% penduduk Indonesia tidak percaya pada pertumbuhan pengaruh ekonomi Tiongkok yang meningkat sebesar 4,5% dari tahun 2020.167 Sementara itu, semakin banyak isu yang menyulut ketidakpercayaan dan penolakan masyarakat terhadap investasi Cina, antara lain disebabkan karena adanya kemarahan publik atas diijinkannya pekerja Cina masuk ke Indonesia dikala lockdown pandemi COVID-19,168 serta mangkraknya proyek-proyek BRI seperti keterlambatan proyek raksasa kereta cepat Jakarta-Bandung yang memakan biaya besar.169 Sebaliknya, di sisi lain 63,6% penduduk Tanah Air mendukung pertumbuhan kekuatan ekonomi Amerika di Indonesia.170

Opini negatif terhadap Cina yang kian meningkat telah menyebabkan banyak etnis Tionghoa Indonesia merasa tidak aman. Disinformasi yang menuduh Tiongkok dan warga Indonesia keturunan Tionghoa terlibat dalam campur tangan pemilu atau konspirasi lainnya telah dikaitkan dengan insiden kekerasan politik yang terjadi selama beberapa dekade terakhir di Indonesia, termasuk dalam kerusuhan pasca-pemilu 2019.171 Politisi oposisi seperti Prabowo Subianto-Sandiago telah menyinggung isu “pemilu curang” dan “capres boneka” yang oleh sebagian orang Indonesia ditafsirkan sebagai konfirmasi atas isu yang beredar di publik mengenai pengaruh Cina dalam politik domestik.172 Pencipta dan penyebar disinformasi anti-Cina terus aktif membuat konten-konten konspirasi hingga setidaknya akhir tahun 2021.173

Kendati demikian, tidak semua feedback terhadap Cina bernada negatif. Pada tahun 2021, dari 10 Mitra Dialog ASEAN, Cina dinilai sebagai negara yang paling banyak memberikan bantuan kepada Indonesia.174 Ditengarai kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penyebab Indonesia relatif jauh lebih kalem menanggapi isu diskriminasi Cina kepada masyarakat Uyghur di Xinjiang dibandingkan dengan sikap tegas dan kritik Indonesia terhadap isu ketidakadilan terhadap Muslim di tempat lain, seperti Palestina.175 Selain itu, baik pemerintah Indonesia, lembaga sosial, maupun publik secara umum juga terlihat sangat berhati-hati untuk tidak berpihak dalam persaingan AS-Cina.176

Refleksi Masa Depan

Berikut ini adalah potensi perkembangan terkait pengaruh media Beijing di Indonesia yang perlu diwaspadai di tahun-tahun mendatang.

  • Fokus pada media sosial: Bagi Cina, pembatasan perjalanan akibat pandemi COVID-19 tidak hanya telah sangat membatasinya untuk mensponsori tur kunjungan jurnalis ke Cina tetapi juga menghambat eskalasi pertukaran budaya, terutama dalam bidang pendidikan. Ketika strategi guna melebarkan pengaruh dari kedua vektor tersebut belum dapat diandalkan sepenuhnya, PKC dapat beralih mengadopsi taktik pengaruh media lainnya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, akun facebook CRI (China Radio International) telah berhasil mengumpulkan followers yang relatif besar, sementara instansi media pemerintah Cina lainnya juga telah memperluas cakupan audiens mereka dengan bermitra dengan influencer media sosial Tanah Air. Di sisi lain, kepopuleran platform TikTok di kalangan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, bisa menjadi pintu bagi masuknya pesan-pesan dan narasi Cina dalam rangka memperluas pengaruhnya di Tanah Air.
  • Perubahan sikap politik terhadap Cina, khususnya terkait isu Xinjiang: Para peneliti dan ahli harus terus memantau bagaimana pemerintah Indonesia dan aktor berpengaruh lainnya, seperti organisasi Islam, menyeimbangkan pendekatan mereka terhadap persaingan geopolitik antara AS-Cina. Selain itu, perlu juga untuk diamati apakah akan terjadi tranformasi fenomena self-censor dari para jurnalis, komentator, dan publik secara umum atas isu-isu kontroversial, seperti isu Xinjiang, dalam upaya untuk menghindari kontroversi dan ancaman-ancaman lain, seperti tersangkut UU pencemaran nama baik.
  • Implikasi jangka panjang dari kemitraan konten (content partnerships): Masih belum jelas apakah berbagai perjanjian kerja sama antara media pemerintah Cina dengan media swasta dan publik Indonesia akan menghasilkan lebih banyak konten berbagi atau secara bertahap berkurang, sebagaimana fenomena yang terjadi di negara lain. Sementara itu di sisi lain pandemi COVID-19 memperburuk masalah finansial dalam industri media Indonesia. Kondisi ini dapat meningkatkan ketertarikan Cina untuk menanamkan investasi dan sponsor yang lebih luas ke industri media Tanah Air.

On Indonesia

See all data, scores & information on this country or territory.

See More
  • Global Freedom Score

    59 100 partly free
  • Internet Freedom Score

    49 100 partly free

More From BGMI

Front pages of the China Daily (left), the Beijing News (center), and the Global Times (right) featuring reaction to the Notre Dame Cathedral fire, which took place on April 15, 2019.

Recommendations

Recommendations for media, governments, civil society, donors, and tech companies.

The title screen of a program called “How Xi Jinping Pursues Happiness For People” from the CGTN archive is seen as it plays on a computer monitor in London.

Methodology

More on the research, country selection, and scoring for Freedom House’s BGMI report.

Kuala Lumpur – July 5, 2019 – People take part in an event in front of the Chinese embassy in Kuala Lumpur in solidarity with the Uighur community in China and to commemorate the 10th anniversary of the riots in Urumqi that left nearly 200 people dead.

Acknowledgements

Learn more about BGMI's authors, researchers, reviewers, advisors, and donors.