STAY UP TO DATE: The Effects of the US Foreign Aid Freeze on Freedom House
Expanding Freedom and Democracy
Freedom on the Net 2024

Indonesia

Partly Free
49
100
A Obstacles to Access 15 25
B Limits on Content 18 35
C Violations of User Rights 16 40
Last Year's Score & Status
47 100 Partly Free
Scores are based on a scale of 0 (least free) to 100 (most free). See the methodology and report acknowledgements.
Indonesia_hero_map

Perkembangan Utama, 1 Juni 2023 – 31 Mei 2024

Kebebasan internet di Indonesia membaik selama periode liputan, sebagian karena peningkatan kecepatan internet jaringan tetap. Namun, kampanye kebencian daring terhadap pengungsi Rohingya beredar luas selama periode liputan, dan disinformasi menyebar luas secara daring menjelang pemilihan umum (Pemilu) pada bulan Februari 2024. Para pengkritik pemerintah, jurnalis, dan para pengguna internet terus menghadapi tuntutan pidana, serangan kekerasan, dan pelecehan sebagai balasan atas aktivitas daring mereka.

Pemerintah terus membatasi paket data telepon pintar di Bali selama perayaan Nyepi atau “hari hening” agama Hindu (lihat A3). Penelitian yang dirilis pada Oktober 2023 menunjukkan bahwa elite politik dan ekonomi, termasuk tokoh-tokoh yang terkait dengan partai politik besar dan militer, terus memanipulasi opini publik di media sosial dengan menggunakan komentator bayaran, atau para pendengung (buzzers),” termasuk menjelang pemilihan umum Februari 2024 (lihat B5). Pada bulan Januari 2024, akun-akun anonim yang menyebarkan disinformasi tentang pengungsi Rohingya melakukan doxing terhadap staf lokal dari Badan Pengungsi PBB, setelah badan tersebut berbicara panjang lebar tentang “kampanye online terkoordinasi” terhadap pengungsi Rohingya (lihat B7 dan C7). Pada bulan Desember 2023, DPR mengesahkan amendemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mempersempit definisi undang-undang tentang pencemaran nama baik, memerlukan beban pembuktian yang lebih kuat, dan menurunkan hukuman maksimum untuk pencemaran nama baik dari empat tahun menjadi dua tahun (lihat C2). Pada bulan September 2023, Lina Lutfiawati, seorang kreator TikTok, dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda Rp250 juta ($16.000) berdasarkan UU ITE karena mengunggah konten yang “menghujat” dan “menyebarkan kebencian”. Lutfiawati mengunggah video dirinya memakan daging babi setelah membaca doa Islam (lihat C3). Pada bulan Maret 2024, tiga perwira angkatan laut menjemput paksa jurnalis Sukandi Ali dari rumahnya, menginterogasinya terkait pelaporannya tentang penyitaan tongkang oleh angkatan laut, melakukan kekerasan fisik terhadapnya, dan baru membebaskan Ali setelah ia menandatangani surat yang menyatakan tidak akan lagi melakukan kerja-kerja jurnalisme dan tidak akan pernah lagi melewati Distrik Panimbang, Indonesia (lihat C7). Tinjauan Politik

Indonesia telah meraih kemajuan demokrasi yang mengesankan sejak jatuhnya rezim otoriter pada tahun 1998, dengan membangun pluralisme politik dan media yang signifikan serta menjalani beberapa kali peralihan kekuasaan secara damai. Namun, tantangan besar masih ada, termasuk korupsi sistemik, diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas, konflik di Papua, dan penggunaan hukum pencemaran nama baik dan penistaan ​​agama yang dipolitisasi.

A. Kendala untuk Akses (0-25 poin)

A1: Apakah keterbatasan infrastruktur membatasi akses ke internet atau kecepatan dan kualitas koneksi internet? (0–6 poin): 4

Perubahan Skor: Skor meningkat dari 3 ke 4 karena kecepatan internet tetap yang lebih cepat.

Penetrasi internet di Indonesia terus meningkat, sebagian besar didorong oleh pertumbuhan pesat dalam jumlah langganan seluler.1 Jumlah pelanggan telepon kabel tetap rendah karena kurangnya infrastruktur, membatasi jangkauan dan membuat harga langganan bulanan tetap tinggi.

Pada Februari 2024, tingkat penetrasi internet Indonesia sebesar 66,5 persen dari total populasi, menurut DataReportal.2

Gangguan pada kabel telekomunikasi bawah laut dan masalah infrastruktur lainnya sering terjadi, sehingga semakin mempersulit akses ke internet.3 Pada bulan Januari 2024, kerusakan kabel optik bawah laut milik PT Telkom Grup dari Timika ke Merauke menyebabkan gangguan jaringan telepon dan internet yang memengaruhi sekitar 13.000 pengguna di Merauke selama hampir sebulan; kabel tersebut dipulihkan pada bulan Februari 2024.4

A2: Apakah akses internet terlalu mahal atau berada di luar jangkauan segmen populasi tertentu karena alasan geografis, sosial, atau alasan lainnya? (0–3 poin): 1

Kesenjangan geografis dalam akses internet masih terjadi di Indonesia, dengan penduduk pedesaan biasanya kurang beruntung. Konektivitas masih sangat terkonsentrasi di wilayah barat nusantara, terutama di pulau Jawa yang lebih urban. Menurut Kementerian Komunikasi, hingga November 2023 sedikitnya 1.020 desa belum terhubung dengan internet.5

Kesenjangan dalam akses juga diakibatkan oleh tingginya biaya berlangganan internet, terutama di Indonesia bagian timur.6 Paket prabayar yang terjangkau tidak tersedia secara luas di daerah-daerah yang kurang terlayani—seperti Papua, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku7—seperti halnya di daerah yang lebih padat penduduknya seperti Jawa, di mana penyedia layanan menghadapi lebih banyak persaingan. Telkomsel, penyedia layanan terkemuka, juga mengenakan harga yang lebih tinggi di beberapa provinsi di Indonesia timur berdasarkan klaim bahwa biaya operasional di sana lebih tinggi.8 Menurut Persatuan Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Union, ITU), pada tahun 2023, paket pita lebar (broadband) jaringan tetap 5 gigabyte (GB) berbiaya 4,86 ​​persen dari Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita, dan paket pita lebar (broadband) seluler 2 GB berbiaya 0,24 persen dari PNB per kapita.9

Pada bulan Juli 2022, Telkomsel mulai mengubah sebagian besar jaringan generasi ketiga (3G) menjadi teknologi generasi keempat (4G),10 menyelesaikan migrasi pada bulan Mei 2023.11 Proses yang juga dilakukan oleh penyedia telekomunikasi lainnya,12 menimbulkan hambatan potensial terhadap akses bagi penduduk di desa-desa tanpa layanan 4G yang andal dan mereka yang tidak mampu membeli perangkat baru berkemampuan 4G.13 Hingga Februari 2022, Kominfo melaporkan bahwa 12.500 desa belum memiliki akses 4G.14

Proyek-proyek pemerintah tengah berjalan untuk menjembatani kesenjangan digital antara pedesaan dan perkotaan. Pada tahun 2021, Kominfo berkomitmen untuk mengalokasikan sumber daya dari Dana Kewajiban Layanan Universal (Universal Service Obligation atau USO), yang mengambil pendapatan pajak dari penyedia layanan internet (ISP), untuk membangun infrastruktur internet di pedesaan dan daerah-daerah lain yang kurang terlayani serta mensubsidi akses internet di Indonesia bagian timur.15 Pada bulan Juni 2023, pemerintah meluncurkan satelit internet baru, Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA-1), untuk membantu memperluas akses internet di daerah pedesaan.16 Selain itu, pada bulan Mei 2024, Starlink, layanan internet satelit milik Elon Musk, diluncurkan di Indonesia dan diharapkan dapat menghadirkan layanan internet ke daerah-daerah terpencil yang sebelumnya tidak terhubung.17

Namun, upaya pemerintah untuk mempersempit kesenjangan geografis dalam akses tidak selalu berhasil.18 Keterbatasan pendanaan dan pasokan telah membatasi pengembangan stasiun transceiver pangkalan (Base Transceiver Station atau BTS) yang diperlukan untuk mendukung proyek Palapa Ring, jaringan tiga bagian infrastruktur tulang punggung pita lebar (broadband) yang membentang ribuan kilometer di seluruh negeri.19 Pada bulan Desember 2023, pemerintah melaporkan bahwa 4.990 BTS 4G telah dibangun, sisanya diharapkan dibangun pada tahun 2024.20

A3: Apakah pemerintah menjalankan kontrol teknis atau hukum atas infrastruktur internet untuk tujuan membatasi konektivitas? (0–6 poin): 4

Pihak berwenang telah membatasi konektivitas internet selama acara keagamaan untuk “menghindari dan/atau menangkal berita bohong (hoaks) dan konten negatif” secara daring.21 Pada tahun 2024, pemerintah terus membatasi paket data telepon pintar di Bali selama perayaan Nyepi, “hari hening” umat Hindu.22 Sambungan telepon rumah tidak dibatasi. Pemerintah telah menghentikan sambungan telepon seluler selama Nyepi sejak 2018.23

Sebelumnya, konektivitas terganggu selama aksi protes dan acara politik, dan di Papua, dalam konteks operasi keamanan dan aktivitas pemerintah sensitif lainnya di wilayah tersebut (lihat B8).24

Pada bulan Oktober 2023, pemerintah meminta penyedia menara BTS untuk memutus akses internet bagi masyarakat Baduy, kelompok masyarakat adat di Indonesia yang menolak teknologi, setelah masyarakat tersebut meminta pemutusan akses internet di wilayah mereka, “untuk meminimalisir dampak negatif telepon pintar bagi [masyarakat] mereka.”25

Pada bulan Oktober 2021, Mahkamah Konstitusi telah mengesahkan penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk membatasi konektivitas, dengan memperhatikan komponen proseduralnya.26 Putusan ini membatalkan preseden yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada bulan Juni 2020, yang menyatakan bahwa UU ITE hanya boleh digunakan untuk membatasi informasi atau dokumen daring yang “melanggar hukum”, bukan untuk menghentikan akses secara keseluruhan.27

Karena sebagian besar lokasi BTS di Indonesia dibangun oleh penyedia swasta, distribusi lokasi sebagian besar mencerminkan posisi pasar para pemain utama dan pemangku kepentingan mereka. Penyedia layanan seluler terkemuka adalah Telkomsel, anak perusahaan Telkom Indonesia—perusahaan milik negara (BUMN) yang mendominasi sektor telekomunikasi dan sangat terlibat dalam pengembangan infrastruktur. Infrastruktur internet di negara ini terdesentralisasi, dengan beberapa koneksi ke internet global.28

Titik pertukaran internet (internet exchange point, IXP) pertama, Indonesia Internet Exchange, diciptakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) untuk memungkinkan ISP saling terhubung di dalam negeri. IXP independen, Open IXP, diluncurkan pada tahun 2005.29

A4: Apakah ada kendala hukum, peraturan, atau ekonomi yang membatasi keberagaman penyedia layanan? (0–6 poin): 4

Sementara peluang bagi entitas-entitas lain untuk memasuki pasar telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan telekomunikasi besar, beberapa di antaranya milik negara, mendominasi pasar.

Peraturan yang mengatur masuknya tidak terlalu rumit, 30meskipun merger dapat menangkal dampak persaingan dari para provider baru.

Pasar seluler mendekati titik jenuh, dan tiga provider melayani sekitar 90 persen pelanggan.31 Seperti dilansir pada Mei 2022, pemimpin pasar Telkomsel menguasai 48 persen pasar, sementara Indosat Ooredoo, yang merger dengan Hutchinson 3 Indonesia pada Januari 2022, menguasai 26,1 persen, dan XL Axiata menguasai 16 persen.32

Sebelumnya, Telkom Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki negara memegang 65 persen saham di Telkomsel, sementara Singtel, konglomerat telekomunikasi Singapura, memegang 35 persen. Namun, selama periode liputan, Telkomsel bergabung dengan IndiHome—penyedia layanan yang sepenuhnya dimiliki oleh Telkom Indonesia—yang secara efektif meningkatkan saham Telkom Indonesia di Telkomsel dari 65 persen menjadi 69,9 persen.33

Pasar telepon rumah tetap masih dalam tahap awal pengembangan.34 Kurangnya infrastruktur yang ada mengharuskan ISP-ISP untuk berinvestasi besar dalam pengembangan, sehingga hanya perusahaan besar yang dapat bersaing di sektor ini. Alhasil, Telkom Indonesia mendominasi layanan telepon rumah.35

A5: Apakah badan regulasi nasional yang mengawasi penyedia layanan, platform digital, dan internet secara luas gagal beroperasi secara bebas, adil, dan independen? (0–4 poin): 2

Para ahli telah menyuarakan kekhawatiran mengenai independensi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dalam kapasitasnya sebagai regulator, dengan mengutip perintah kementerian untuk menyensor konten yang mengkritik pemerintah (lihat B1, B2).

Pada bulan November 2020, pemerintah membubarkan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), yang bertanggung jawab untuk memastikan persaingan yang adil, mengatur platform daring, menyelesaikan konflik industri, dan mengembangkan standar kualitas layanan, dan telah dipandang sebagai regulator yang lebih independen. Kompetensinya dialihkan ke Kominfo.36

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) mengawasi regulasi layanan internet di bawah Kominfo. PPI bertanggung jawab untuk mengatur pos, telekomunikasi, dan penyiaran, dan mandatnya meliputi pengawasan terhadap penyedia telekomunikasi swasta, pengaturan alokasi frekuensi untuk telekomunikasi dan komunikasi data, serta penerbitan lisensi ISP.

B. Pembatasan Konten (0-35 poin)

B1: Apakah negara memblokir atau menyaring, atau memaksa penyedia layanan untuk memblokir atau menyaring, konten internet, khususnya materi yang dilindungi oleh standar hak asasi manusia internasional? (0–6 poin): 3

Perubahan Skor: Skor meningkat dari 2 menjadi 3 karena pemblokiran sementara beberapa platform berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tidak terulang.

Berbagai situs web sering kali diblokir karena memuat apa yang oleh pemerintah didefinisikan sebagai konten “negatif”, istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan materi yang dianggap mencemarkan nama baik atau melanggar norma sosial atau moral.37 Pada tahun 2023, Kominfo memerintahkan pemblokiran 791,540 laman web, termasuk 1,098 laman web yang diidentifikasi sebagai “negatif” oleh lembaga pemerintah, dan sejumlah kecil yang dibatasi karena alasan lain, termasuk penyebaran penipuan daring dan radikalisme.38

Pada bulan Juli 2023, setelah Elon Musk mengganti nama Twitter menjadi “X,” pengguna di Indonesia tidak dapat mengakses domain situs web baru tersebut karena situs web tersebut diduga berisi konten negatif. Pemblokiran baru dicabut setelah Musk memberi tahu pemerintah Indonesia bahwa x.com digunakan oleh Twitter.39 Pada bulan Juni 2024, setelah masa liputan, pemerintah Indonesia mengancam akan memblokir X karena kebijakan barunya yang memperbolehkan konten pornografi diunggah di platform tersebut, tetapi hingga saat tulisan ini dibuat, pemblokiran belum dilaksanakan.40

Selama periode liputan, beberapa situs web sempat diblokir karena masalah teknis. Misalnya, pada April 2024, bit.ly tidak dapat diakses, dan pada September 2023, Google Drive tidak dapat diakses untuk sementara waktu—masing-masing selama kurang dari 24 jam.41

Pada periode liputan sebelumnya, yakni pada Juli dan Agustus 2022, Kominfo telah memblokir akses ke sejumlah situs web besar, termasuk Yahoo, layanan game Steam, dan pemroses pembayaran PayPal, selama beberapa hari. Pemblokiran tersebut berhasil dibuka setelah situs-situs web tersebut memenuhi persyaratan registrasi Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 (Permen 5/2020) (lihat B3).42

Pada bulan Desember 2023, Instagram sempat menangguhkan akun situs web media berita Acehkini karena tidak mengikuti pedoman komunitasnya. Sebelumnya situs web tersebut membuat reportase tentang para pengungsi Rohingya di Aceh dan telah menerima banyak komentar yang mencerminkan sentimen anti-Rohingya. Dalam waktu satu jam, akun tersebut dilaporkan telah kembali online.43

Sejak Juni 2022, situs web dan kanal YouTube Khilafatul Muslimin, kelompok Islam yang menganjurkan kekhalifahan, telah diblokir, karena bertindak melawan persatuan nasional.44 Sejak Mei 2023, situs web dan blog milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang ikut serta dalam aksi unjuk rasa peringatan 60 tahun pencaplokan wilayah Papua oleh Indonesia telah diblokir.45

Pada tahun 2021, Kominfo memblokir platform Snack Video, TikTok Cash, dan VTube dengan alasan menjalankan kegiatan usaha di bidang keuangan dan jasa lainnya tanpa izin dari otoritas jasa keuangan nasional.46 Kominfo juga memblokir aplikasi kencan LGBT+ Grindr dan Blued pada tahun 2017 dan 2018.47, dan aplikasi tetap diblokir selama periode liputan.

Antara tahun 2016 dan Juli 2020, Netflix tidak dapat diakses oleh pelanggan Telkom Indonesia dan Telkomsel, meskipun tidak ada pemberitahuan pemblokiran resmi dari Kominfo.48 Kominfo mencabut perintah pemblokiran terhadap Netflix pada Juli 2020 setelah platform tersebut setuju memenuhi persyaratan konten dan permintaan penghapusan.49

B2: Apakah aktor negara atau non-negara menggunakan cara hukum, administratif, atau cara lain untuk memaksa penerbit, platform digital, penyedia konten, atau perantara lain untuk menghapus konten, khususnya materi yang dilindungi oleh standar hak asasi manusia internasional? (0–4 poin): 2

Pemerintah secara rutin mengharuskan platform dan host konten untuk menghapus konten yang diduga negatif yang diposting oleh pengguna.

Menjelang Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) membentuk Satgas Pengawasan Media Sosial, yang beranggotakan personel Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kominfo, dan Tim Siber Kepolisian Negara Republik Indonesia.50 untuk memantau media sosial dan memerintahkan penghapusan konten “hoaks” dan yang bersifat memecah belah (lihat B2 dan C5).51 Pada bulan Januari 2024, Bawaslu mengumumkan akan mengajukan permintaan penghapusan akun pendengung (buzzer) politik kepada perusahaan media sosial untuk menghapus akun pendengung politik dari platformnya dan mengajukan tuntutan pidana terhadap individu tersebut berdasarkan UU ITE. (“Pendengung politik” adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengguna media sosial dengan banyak pengikut yang dibayar untuk mendukung kandidat politik atau menyerang lawan politiknya, sering kali menggunakan informasi yang salah atau disinformasi, atau dari akun-akun palsu).52

Pada bulan September 2023, TikTok menandatangani nota kesepahaman dengan Bawaslu yang menyetujui untuk menyediakan informasi terkait pemilu yang akurat dan mengurangi atau menghapus disinformasi daring menjelang pemungutan suara. TikTok dan Bawaslu berkolaborasi untuk menyelaraskan pedoman komunitas platform dengan tujuan Bawaslu sehingga konten yang melanggar dapat “ditangani dengan segera.”

Pada bulan Januari dan Februari 2024, menjelang pemilihan umum, beberapa pengguna X melaporkan menerima pemberitahuan dari platform yang memperingatkan mereka bahwa postingan mereka telah dihapus setelah Kominfo menandai postingan tersebut sebagai pelanggaran hukum Indonesia, meskipun pemberitahuan tersebut tidak merinci undang-undang mana yang dilanggar oleh postingan mereka.53 Selain itu, antara Juli 2022 hingga Juni 2023, Facebook membatasi akses ke 7,833 artikel di Indonesia, karena berbagai alasan termasuk mengandung misinformasi, terorisme, dan “konten antipemerintah seperti ujaran politik yang memecah belah.”54

Kominfo menuntut agar beberapa aplikasi dihapus sepenuhnya dari toko aplikasi (app stores), atau agar konten tertentu diblokir (lihat B1).55 Platform yang tidak menghapus konten terlarang berisiko diblokir sepenuhnya. Misalnya, Kominfo memblokir Tumblr dari Maret hingga Desember 2018 hingga platform tersebut mematuhi undang-undang antipornografi Indonesia.56 Sebelumnya, ByteDance—perusahaan teknologi berbasis di Tiongkok yang memiliki TikTok—menyensor konten Indonesia pada aplikasi agregator beritanya, BaBe, yang memuat informasi “negatif” tentang pemerintah Tiongkok.57

B3: Apakah pembatasan pada internet dan konten digital kurang transparan, proporsional dengan tujuan yang dinyatakan, atau proses banding yang independen? (0–4 poin): 1

Peraturan yang memberi pemerintah kemampuan untuk membatasi konten daring sebagian besar tidak didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi.

Pada Desember 2023, pemerintah mengamendemen UU ITE yang digunakan oleh otoritas untuk menangkap jurnalis dan pembela hak asasi manusia. Amendemen tersebut mempersempit definisi pencemaran nama baik, mensyaratkan beban pembuktian yang lebih kuat, dan menurunkan hukuman maksimum dari empat tahun menjadi dua tahun.58 Namun, organisasi masyarakat sipil lokal dan internasional mengatakan amendemen tersebut tidak memadai, dan mencatat bahwa UU tersebut masih memuat ketentuan bermasalah mengenai ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan berita palsu yang dapat terus dimanipulasi untuk menyensor ucapan dan menargetkan para jurnalis dan para aktivis (lihat C2).59

Berdasarkan Pasal 40 UU ITE, Kominfo berwenang untuk secara langsung membatasi akses terhadap konten daring, atau membatasi ISP, dan peraturan tersebut tidak memuat mekanisme untuk mengajukan banding atas keputusan penghapusan konten. 60Pasal 26 UU ini menegaskan “hak untuk dilupakan” bagi warga negara Indonesia, di mana penyedia sistem elektronik, seperti Google, diharuskan menghapus informasi yang tidak relevan tentang seseorang jika mereka menerima perintah pengadilan dari Kominfo. Undang-undang ini berpotensi menghambat hak publik atas informasi, mengingat masalah seputar independensi Kominfo.61

Sejak tahun 2020, pemerintah telah membahas usulan revisi UU Penyiaran tahun 2002. Draf terbaru yang diselesaikan pada Oktober 2023 akan membatasi penyiaran berbagai ujaran dan konten, termasuk "jurnalisme investigasi eksklusif", reportase tentang komunitas LGBT+, dan "profesi atau tokoh dengan gaya hidup negatif".62 Masyarakat sipil dan organisasi kebebasan pers telah banyak mengkritik rancangan tersebut dan potensinya untuk semakin membatasi kebebasan berekspresi di negara ini.63

Pada bulan Mei 2021, pemerintah melakukan amendemen terhadap Permen 5/2020 tanggal 20 November 2020 yang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam lingkup privat—didefinisikan sebagai entitas asing atau domestik yang menyelenggarakan sistem elektronik untuk pengguna Indonesia—untuk memastikan bahwa sistem mereka tidak memuat atau memfasilitasi konten apa pun yang melanggar hukum dalam negeri, menimbulkan keresahan masyarakat, atau mengganggu ketertiban umum. Setelah menerima pemberitahuan dari Kominfo untuk menghapus konten terlarang, PSE memiliki waktu 24 jam untuk mematuhinya, dan hanya empat jam dalam situasi “mendesak”, atau berisiko didenda atau diblokir.64 Amendemen tersebut menambahkan kewajiban bagi PSE untuk mendaftar ke pemerintah dalam waktu enam bulan sejak peluncuran sistem daring yang ditunjuk.65

Pada Juni 2022, Kominfo mengumumkan dalam konferensi pers bahwa PSE harus mendaftar berdasarkan Permen 5/2020 paling lambat Juli 2022, hanya berselang satu bulan.66 Setelah batas waktu berlalu, PSE besar seperti Yahoo dan PayPal masih belum terdaftar dan karenanya diblokir sementara.67 Pembatasan tersebut dicabut setelah perusahaan-perusahaan tersebut mematuhinya (lihat B1). Pada bulan November 2022, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Advokasi Kebebasan Digital menggugat Kominfo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas penegakan hukum tersebut, dengan klaim bahwa hal tersebut merugikan pengguna dan mengandalkan interpretasi hukum yang “terlalu luas”.68

Kominfo menyampaikan jumlah total situs web yang diblokir melalui jumpa pers resmi, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang situs web mana saja yang dibatasi dan alasannya.69

B4: Apakah jurnalis, komentator, dan masyarakat umum melakukan swasensor secara daring? (0–4 poin): 2

Wacana daring yang kritis terhadap pemerintah kerap kali dicap sebagai ujaran kebencian oleh pihak berwenang.70 Definisi luas pemerintah tentang konten negatif yang dapat diblokir atau dihapus mendorong swasensor di kalangan jurnalis dan pengguna biasa.71

Banyak pengguna media sosial yang mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap UU ITE, yang menurut Komisi Yuris Internasional (International Commission of Jurists), secara historis telah digunakan untuk “secara keliru mengkriminalisasi dan membatasi kebebasan berekspresi di ruang daring” (lihat B3 dan C2).72

Meningkatnya pelecehan daring, tuntutan hukum, dan serangan teknis terhadap para jurnalis, aktivis, dan media berita semakin menghalangi kebebasan berekspresi dan berbagi informasi (lihat C7 dan C8). Selama periode liputan, pendengung politik anonim terus menyerang pendukung kandidat oposisi (lihat C5), yang menurut para ahli dapat semakin mendorong swasensor pada topik-topik politik.73

B5:Apakah sumber informasi daring dikendalikan atau dimanipulasi oleh pemerintah atau aktor berkuasa lainnya untuk memajukan kepentingan tertentu? (0–4 poin): 2

Manipulasi konten daring yang terkoordinasi oleh pemerintah, sekutunya, dan aktor politik lainnya telah mendistorsi lanskap informasi. Konten yang dimanipulasi dan disinformasi menyebar terutama pada saat terjadi ketegangan politik atau keadaan darurat.74

Menurut laporan Operasi Pengaruh Terselubung TikTok (TikTok’s Covert Influence Operations reports) pada bulan Maret dan April 2024, platform tersebut membatasi gerak tiga jaringan akun tidak autentik di Indonesia yang “secara artifisial memperkuat narasi dalam bahasa Indonesia yang menguntungkan kandidat presiden tertentu, memanipulasi wacana pemilu Indonesia.”75

Riset yang dirilis pada bulan Oktober 2023 menunjukkan bahwa elite politik dan ekonomi, termasuk tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan partai politik besar dan militer, terus memanipulasi opini publik di media sosial melalui komentator bayaran, atau para pendengung (buzzers).”76 Penelitian yang dirilis pada bulan November 2021 menemukan bahwa beberapa pendengung dibayar antara Rp2 juta hingga Rp7 juta ($130 dan $450) per kampanye.77 Selain itu, Indonesia Corruption Watch, sebuah lembaga think tank, melaporkan pada tahun 2020 bahwa pemerintah telah menganggarkan Rp90 miliar ($5,7 juta) untuk menyewa para pendengung guna mempromosikan kebijakan pemerintah.78

Jaringan komentator berbayar diketahui memanipulasi topik yang sedang tren dan tagar di X, sering kali untuk menekan tagar yang muncul secara organik.79 Setelah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru pada bulan Desember 2022 (lihat C2), marak postingan yang propemerintah dengan tagar #KUHPUntukKemajuanIndonesia atau “KUHP untuk Kemajuan Indonesia”.80

Jaringan situs web berita daring juga telah dimanfaatkan oleh para aktor politik untuk menyebarkan propaganda. Pada Januari 2020, wartawan Reuters menemukan bahwa militer mengoperasikan dan mendanai jaringan 10 situs web berita yang menerbitkan propaganda propemerintah sambil mengkritik para pembangkang dan pembela hak asasi manusia.81

B6: Apakah ada kendala ekonomi, peraturan, atau kendala lain yang berdampak negatif terhadap kemampuan individu untuk menerbitkan konten daring? (0–3 poin): 1

Para pengguna tidak menghadapi kendala ekonomi dan regulasi yang signifikan untuk menerbitkan konten daring. Namun, masalah keberlanjutan finansial dan persyaratan pendaftaran, seperti yang tercantum dalam Permen 5/2020, yang ditujukan untuk memerangi "konten daring terlarang," telah menciptakan kendala dalam penerbitan (lihat B3 dan C6). Undang-undang tersebut mengharuskan semua PSE untuk mendaftarkan sistem mereka ke Kominfo dan bagi PSE yang berkedudukan di luar negeri untuk menunjuk penghubung lokal. Undang-undang tersebut juga memungkinkan pemerintah untuk mencabut pendaftaran dan lisensi perusahaan jika mereka tidak memberikan informasi elektronik, data, dan akses sistem kepada pihak berwenang untuk tujuan pemantauan dan penegakan hukum (lihat C6).

Pada bulan Februari 2024, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden tentang Hak Penerbit, yang mewajibkan platform digital untuk mempromosikan dan mengutamakan “jurnalisme berkualitas” serta berkolaborasi dengan penerbit berita. Berdasarkan peraturan baru tersebut, platform teknologi seperti Google dan Meta harus memberikan kompensasi kepada media Indonesia atas konten berita yang didistribusikan di platform mereka, dengan tujuan membangun industri media daring yang lebih berkelanjutan dan adil.82 Keputusan tersebut diharapkan berlaku pada Agustus 2024, setelah masa liputan.

Para jurnalis dari daerah Papua sering menghadapi kendala-kendala ekonomi.83 Pada bulan November 2022, situs web berita West Papua Media yang sebelumnya menghentikan operasinya dari tahun 2018 hingga 2020 karena tekanan keuangan, kembali ditutup.84

Untuk memerangi misinformasi daring, Dewan Pers, sebuah badan independen, mengawasi proses verifikasi yang dirancang untuk membantu pembaca mengidentifikasi lembaga media yang dapat dipercaya.85 Beberapa kelompok media mengkritik proses verifikasi sebagai bentuk pendaftaran yang ilegal,86 memperingatkan bahwa persyaratan pendaftaran seperti itu mengancam keberadaan lembaga media alternatif yang lebih kecil.87

B7: Apakah lanskap informasi daring kurang beragam dan dapat diandalkan? (0–4 poin): 3

Meskipun lanskap informasi daring Indonesia masih beragam, kepemilikan yang terkonsentrasi telah membatasi keberagaman konten dan sudut pandang yang tersedia di media nasional dan lokal.

Pada tahun 2023, sekitar 48.000 media beroperasi secara daring.88 Pemilik beberapa media besar terlibat aktif dalam politik, dan sikap redaksi media-media ini berkontribusi pada berita daring yang semakin partisan. Di tingkat lokal, banyak media daring telah menjadi perpanjangan tangan partai politik tertentu.

Platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram sekarang menjadi sumber berita utama, yang secara signifikan mengikis posisi pasar media arus utama.89 Indonesia juga merupakan rumah bagi blogosphere (kumpulan blog komunitas yang terhubung) yang berkembang pesat. Anggota kelas menengah perkotaan yang sedang berkembang adalah pengguna setia media sosial dan aplikasi komunikasi, dan layanan hosting blog dan situs web lokal tersedia gratis atau murah.

Menjelang dan selama pemilihan umum tahun 2024, informasi palsu dan menyesatkan tentang kandidat dan partai politik beredar secara daring,90 meskipun dilaporkan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pada pemilu sebelumnya.91

Alat untuk menghindari penyensoran daring sebagian besar dapat diakses. Pada tahun 2023, Indonesia menempati posisi sebagai negara dengan jumlah unduhan Jaringan Privat Virtual (Virtual Private Network atau VPN) tertinggi ketiga di dunia.92 Namun, penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 menemukan bahwa 22 situs web yang menyediakan alat anonimisasi dan penghindaran telah diblokir (lihat B1).93 Sumber daya ini terus diblokir pada akhir periode liputan.

B8: Apakah beberapa kondisi menghalangi kemampuan individu untuk membentuk komunitas, memobilisasi, dan berkampanye secara daring, khususnya pada isu politik dan sosial? (0–6 poin): 4

Banyak platform dan situs web yang memfasilitasi mobilisasi sosial dan politik sebagian besar tersedia selama periode liputan, dan masyarakat Indonesia secara teratur menggunakan alat tersebut untuk menyerukan pemerintah agar mengubah kebijakan dan praktiknya.

Pengguna media sosial telah memperkuat pesan-pesan pengunjuk rasa secara daring dan menandatangani petisi online,94 sementara banyak orang lain telah mengumpulkan dana untuk mendukung demonstrasi.95 Change.org sangat populer di Indonesia.96

Meskipun para pengunjuk rasa telah berhasil menggunakan alat mobilisasi daring, beberapa di antara mereka menghadapi perlawanan termasuk ancaman dan pelecehan daring (lihat C7). Pada bulan November dan Desember 2023, Badan Pengungsi PBB (UNHCR) berbicara panjang lebar tentang “kampanye daring terkoordinasi” terhadap para pengungsi Rohingya. Badan tersebut memimpin kampanye daring di X (sebelumnya Twitter) yang ditujukan kepada pengguna Indonesia untuk membantah disinformasi dan ujaran kebencian di platform tersebut,97 pernyataan pers yang dipublikasikan,98 dan diorganisasikan secara daring dan luring dengan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan platform media sosial.99 Pada bulan Januari 2024, akun anonim yang menyebarkan disinformasi tentang pengungsi Rohingya melakukan doxing terhadap staf UNHCR setempat. Staf tersebut kemudian mengalami pelecehan daring (lihat C7).100

Pembatasan konektivitas yang sering terjadi di Papua telah menghambat kemampuan individu untuk bergerak. Misalnya, pada bulan Mei 2023, setelah Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan aksi unjuk rasa untuk menandai peringatan 60 tahun aneksasi Indonesia atas wilayah Papua, situs web dan blog yang berafiliasi dengan gerakan tersebut diblokir (lihat B1).101

C. Pelanggaran Hak-Hak Pengguna (0-40 poin)

C1: Apakah konstitusi atau undang-undang lain gagal melindungi hak-hak seperti kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi, dan kebebasan pers, termasuk di internet, dan apakah undang-undang tersebut ditegakkan oleh badan peradilan yang tidak memiliki independensi? (0–6 poin): 2

Kebebasan berekspresi, termasuk secara daring, secara nominal dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang lainnya, tetapi hak tersebut sering kali dibatasi dalam praktiknya. Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang diadopsi segera setelah transisi negara menuju demokrasi pada tahun 1998, menjamin kebebasan berekspresi dan hak-hak mendasar lainnya; perlindungan ini diperkuat oleh Amendemen Kedua konstitusi yang disahkan pada tahun 2000 dengan menambahkan sub-bab khusus yang mengatur hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Amendemen Ketiga menjamin kebebasan berpendapat.102 Konstitusi juga mencakup hak untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi secara bebas,103 dan ini dilindungi lebih lanjut oleh berbagai undang-undang dan peraturan.104 Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR) pada tahun 2005.105

Namun, konstitusi memuat bahasa yang memperbolehkan negara untuk membatasi hak berdasarkan “pertimbangan moralitas, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.”106 Kata-kata ini memberi para pembuat kebijakan ruang yang luas untuk melakukan interpretasi.107 Kurangnya rasa hormat pihak berwenang terhadap kerangka hukum yang menjamin kebebasan berekspresi ditunjukkan oleh seringnya penuntutan hukum atas aktivitas daring yang sah, serta gangguan pada konektivitas internet dan pemblokiran platform media sosial.

C2: Apakah ada undang-undang yang menetapkan hukuman pidana atau tanggung jawab perdata atas aktivitas daring, khususnya yang dilindungi berdasarkan standar hak asasi manusia internasional? (0–4 poin): 1

Beberapa undang-undang memberlakukan tanggung jawab pidana dan perdata atas aktivitas daring. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dikenal dengan singkatan RKUHP) pada Desember 2022 dan UU ITE telah mengkriminalisasi berbagai tindakan terkait ekspresi, termasuk tindakan yang seharusnya dilindungi berdasarkan standar hak asasi manusia internasional.

Ketentuan UU ITE tahun 2008 telah berulang kali digunakan untuk mengadili warga negara Indonesia atas ekspresi daring. Hukuman yang dijatuhkan dalam UU tersebut untuk tindak pidana pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan hasutan kekerasan daring jauh lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang telah ditetapkan dalam KUHP untuk tindak pidana serupa di dunia nyata (luring). Pada bulan Desember 2023, DPR mengesahkan amendemen UU ITE yang mempersempit definisi pencemaran nama baik dalam UU tersebut, mewajibkan pembuktian yang lebih kuat, dan menurunkan hukuman maksimum untuk tindak pidana pencemaran nama baik dari empat tahun menjadi dua tahun.108 UU yang diamendemen tersebut tetap mempertahankan ancaman pidana bagi pelaku pencemaran nama baik hingga empat tahun penjara dan denda hingga Rp750 juta.109 dan memperkenalkan ketentuan baru yang mengkriminalisasi penyebaran pernyataan palsu yang disengaja dan menyebabkan keresahan publik dengan hukuman hingga enam tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar ($64,000). Para ahli telah menyuarakan kekhawatiran bahwa undang-undang yang diamendemen tersebut masih memuat pasal-pasal yang selama ini digunakan untuk menuntut individu atas aktivitas daring mereka (lihat C3),110 dan ketentuan baru tersebut mengandung bahasa yang tidak jelas yang dapat digunakan untuk menargetkan individu atas aktivitas daring mereka (lihat C2).111

DPR mengesahkan RKUHP, revisi kitab suci hukum pidana, pada bulan Desember 2022, yang memberikan hukuman atas pelanggaran termasuk menghina otoritas dan lembaga publik; menulis, mempromosikan, atau menyiarkan informasi tentang kontrasepsi atau aborsi; menyebarkan informasi tentang atau yang berhubungan dengan komunisme; mendistribusikan informasi palsu atau tidak akurat; dan pencemaran nama baik. UU ini juga memperluas UU Penistaan Agama tahun 1965 agar mencakup enam ketentuan umum mengenai ujaran yang terkait dengan agama, termasuk kriminalisasi terhadap upaya membujuk seseorang agar tidak memeluk agama tertentu.112 Para kritikus termasuk Dewan Pers Indonesia berpendapat serupa bahwa kode tersebut dapat digunakan untuk menghukum jurnalisme kritis.113

Berdasarkan RKUHP, orang-orang yang menghina presiden dan wakil presiden dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp200 juta ($12,867). Orang yang menghina pejabat publik dan lembaga negara dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp200 juta ($12,867). Orang yang menulis, mempromosikan, atau menyiarkan informasi tentang alat kontrasepsi atau aborsi dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp10 juta ($643). Orang-orang yang menyebarkan informasi tentang komunisme dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, dan pidana penjara paling lama 10 tahun karena “berhubungan” dengan komunisme. Orang yang terbukti bersalah menyebarkan informasi palsu atau tidak akurat dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp500 juta ($32,168). Orang-orang yang terbukti bersalah melakukan pencemaran nama baik dapat dijatuhi hukuman penjara hingga sembilan bulan dan denda maksimum Rp10 juta ($643), sementara mereka yang terbukti bersalah melakukan finah dapat dijatuhi hukuman hingga tiga tahun dan denda Rp200 juta ($12.867).114

Dalam putusan pengadilan pada Maret 2024 yang disebut Human Rights Watch (HRW) sebagai “anugerah bagi kebebasan berekspresi,” Mahkamah Konstitusi Indonesia menganulir tiga klausul dalam KUHP tahun 1946, Pasal 14 dan 15 serta Pasal 310(1), yang mengkriminalisasi pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu yang memicu kerusuhan. Namun, ketentuan serupa dalam RKUHP tetap berlaku.115

Selain itu, Undang-Undang Intelijen Negara tahun 2011 menetapkan hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda besar bagi siapa pun yang mengungkapkan atau menyebarluaskan “rahasia negara”.116

C3: Apakah individu-individu dihukum karena aktivitas daring, khususnya mereka yang dilindungi berdasarkan standar hak asasi manusia internasional? (0–6 poin): 2

Para pengguna sering kali menghadapi hukuman perdata dan pidana atas aktivitas daring yang sah.117

Pada bulan September 2023, Lina Lutfiawati, seorang kreator TikTok, dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda Rp250 juta berdasarkan UU ITE karena mengunggah konten yang “menista agama” dan “menyebarkan kebencian”.118 Lutfiawati sempat mengunggah video dirinya tengah memakan daging babi usai membaca doa Islam.

Pada bulan Februari 2024, Dedy Chandra, seorang kreator konten di TikTok, dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda Rp50 juta berdasarkan UU ITE karena menyebarkan konten yang mengandung fitnah dan bohong secara daring.119 Chandra baru saja membeli sebuah apartemen dan mengunggah serangkaian ulasan tentang gedung tersebut, menyebutnya sebagai "rumah Barbie" yang mudah runtuh. Pengembang properti tersebut kemudian melaporkan video tersebut setelah pembeli lain menarik diri dari perjanjian pembelian mereka.

Pada bulan Maret 2024, Boasa Simanjuntak dijatuhi hukuman 19 bulan penjara dan denda Rp500 juta ($32.000) berdasarkan UU ITE.120 atas tuduhan menyebarkan berita bohong dan konten yang mencemarkan nama baik terhadap Lamsiang Sitompul, Ketua DPP Horas Bangso Batak (HBB), organisasi pembela hak-hak masyarakat Batak,121 di TikTok pada bulan November 2023.122

Pada bulan April 2024, aktivis lingkungan Daniel Frits Maurits Tangkilisan dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara dan denda Rp50 juta ($320) berdasarkan UU ITE atas postingannya di Facebook yang memprotes pencemaran di Karimunjawa, yang menurut pengadilan telah "menimbulkan keresahan" di dalam masyarakat.123

Partai-partai politik, banyak organisasi, dan para pendukungnya juga menggunakan UU ITE untuk menganggap kritik-kritik politik daring sebagai "berisi kebencian" dan "pencemaran nama baik", yang secara efektif memberikan sanksi kepada mereka yang berbeda pendapat. Pada Desember 2023, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajukan pengaduan terhadap Margono, anggota DPRD Kota Solo, atas dugaan pencemaran nama baik PDIP dalam sebuah video di Instagram dengan mengklaim bahwa beberapa pendukung PDIP mendukung kandidat partai lain dalam pemilihan umum.124

Pada bulan April 2023, pada periode liputan sebelumnya, Pengadilan Negeri Kota Solo di Jawa Tengah menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada Sugi Nur Rahardja atas tuduhan menyebarkan ujaran kebencian dan penistaan ​​agama. Ia didakwa berdasarkan UU ITE dan KUHP terkait siniar (podcast) yang diunggahnya di YouTube yang mengklaim ijazah Jokowi dipalsukan.125

Ada beberapa perkembangan positif dalam kasus-kasus terkait kebebasan berpendapat daring dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan Januari 2024, aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dibebaskan dari dakwaan pencemaran nama baik yang ditujukan terhadap mereka pada tahun 2021.126 Azhar dan Maulidiyanti mengajukan uji materiil KUHP 1946, dan pada Maret 2024, setelah mereka dibebaskan, Mahkamah Konstitusi mencabut tiga ketentuan dalam KUHP 1946 yang terkait dengan pencemaran nama baik dan informasi palsu (lihat C2). Azhar dan Maulidiyanti mengunggah siniar ke YouTube yang menuduh militer telah melakukan operasi ilegal di Papua Tengah untuk "melindungi kepentingan pertambangan" yang terkait dengan Luhut Pandjaitan, menteri koordinator urusan maritim dan investasi.127

C4: Apakah pemerintah memberlakukan pembatasan-pembatasan pada komunikasi daring anonim atau enkripsi? (0–4 poin): 3

Komunikasi anonim agak dibatasi tetapi tidak dilarang secara hukum. Para pengguna memiliki akses ke layanan terenkripsi, meskipun beberapa kebijakan Kominfo dan peraturan lainnya telah menunjukkan keinginan pemerintah untuk mendapatkan akses pintu belakang (backdoor) ke komunikasi terenkripsi dan data pribadi.

Pada tahun 2017, Kominfo memperkenalkan peraturan baru yang mengharuskan para pengguna kartu SIM untuk mendaftar dengan menyerahkan nomor identitas nasional (NIK dalam KTP) dan nomor registrasi keluarga (Kartu Keluarga atau KK) mereka, sehingga membatasi anonimitas, atau menghadapi risiko akses mereka ke layanan data diblokir sementara.128 Pengguna yang gagal mendaftar dalam waktu 15 hari sejak pemblokiran dimulai, kartu SIM-nya dapat diblokir secara permanen dari layanan telekomunikasi apa pun.

Pada bulan September 2023, pemerintah mengumumkan rencananya untuk menerapkan registrasi biometrik untuk kartu SIM, termasuk pengenalan wajah, sidik jari, dan teknologi selaput mata.129

Pemerintah mewajibkan registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk perangkat yang dibeli di luar negeri. Sejak April 2020, perangkat yang tidak terdaftar tidak dapat terhubung ke jaringan-jaringan.130

C5:Apakah pengawasan negara terhadap aktivitas internet melanggar hak privasi individu? (0–6 poin): 2

Pengawasan pemerintah terhadap aktivitas daring membatasi hak privasi. Meskipun hak ini dijamin secara konstitusional, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur perlindungannya.

Pasal 40 Undang-Undang No. 46 Tahun 1999 tentang Pos dan Telekomunikasi melarang penyadapan informasi yang dikirimkan melalui segala bentuk telekomunikasi.131 Namun, kerangka hukum tersebut gagal menyediakan pengawasan yudisial atau parlementer atas aktivitas pengawasan dan pemulihan bagi mereka yang menduga adanya penyalahgunaan. Setidaknya 10 undang-undang, termasuk UU ITE dan 7 peraturan eksekutif, mengizinkan lembaga pemerintah atau penegak hukum tertentu, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan pengawasan.132 Undang-undang tidak secara jelas mendefinisikan ruang lingkup penyadapan, meskipun ada keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 yang mengharuskan lembaga pemerintah untuk memiliki prosedur penyadapan yang terperinci dan teratur.133

Pihak berwenang memantau berbagai platform media sosial. Menjelang pemilu 2024, Bawaslu membentuk satuan tugas media sosial untuk memantau konten dan informasi palsu, yang dapat menimbulkan kekhawatiran pengawasan (lihat B2 dan B4).134 Sebelumnya, menjelang Pemilu 2019, Kominfo membuat “ruang perang” yang melibatkan 70 teknisi yang bertugas memantau platform media sosial secara real time.135

Pada bulan Mei 2018, DPR mengadopsi amendemen terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tahun 2003 yang memberikan kewenangan pengawasan yang luas kepada pihak berwenang untuk memerangi terorisme, yang didefinisikan secara luas.136

Sejumlah laporan telah mengaitkan pihak-pihak berwenang dengan pembelian dan penggunaan spyware dan alat pengawasan (surveillance) canggih lainnya. Pejabat dan lembaga pemerintah juga telah menjadi sasaran alat-alat ini.

Laporan bulan Maret 2023 oleh Citizen Lab, pusat penelitian di Universitas Toronto, menemukan bahwa QuaDream, perusahaan mata-mata Israel, telah berusaha menjual produknya kepada pemerintah Indonesia.137 Investigasi yang dilakukan oleh Laboratorium Keamanan lembaga pengawas hak asasi manusia Amnesty International dan sejumlah kantor berita menyebutkan, perangkat lunak mata-mata tersebut dibeli antara tahun 2017 hingga 2023 dan digunakan oleh lembaga-lembaga negara seperti Kepolisian Nasional dan Badan Intelijen Negara Indonesia.138

Pada bulan September 2022, Reuters melaporkan bahwa pada tahun 2021 beberapa pejabat tinggi pemerintah dan militer di Indonesia diduga menjadi target ForcedEntry, sebuah alat yang dikembangkan oleh perusahaan pengawasan Israel NSO Group untuk menyerang target dengan spyware Pegasus. Apple memberi tahu para pejabat tersebut pada November 2021 bahwa mereka telah menjadi sasaran mekanisme ini, yang memungkinkan penyerang memperoleh akses penuh ke iPhone.139 Pada Juni 2023, muncul beberapa laporan bahwa lembaga pemerintah, termasuk BIN, telah menggunakan spyware Pegasus untuk mengawasi politisi dan aktivis oposisi.140

Pada bulan Desember 2021, Citizen Lab mengidentifikasi bahwa kemungkinan pemerintah Indonesia adalah pelanggan Cytrox, yang menjual alat mata-mata Predator.141 Laporan Amnesty International pada bulan Mei 2024 menemukan bahwa Predator telah digunakan pada Desember 2021 dan menyatakan bahwa mereka yakin pelanggan teknologi yang sama “terus aktif di Indonesia hingga Desember 2023.”142

Citizen Lab melaporkan pada bulan Desember 2020 bahwa beberapa pihak berwenang Indonesia kemungkinan telah membeli teknologi mata-mata Circles.143 Laporan Amnesty Internasional yang sama pada Mei 2024 menemukan bahwa sistem pengawasan Circles digunakan di Indonesia, kemungkinan oleh perusahaan yang memiliki sejarah "mengadakan sistem pengawasan atas nama otoritas Indonesia." Laporan tersebut juga menemukan, dengan "keyakinan tinggi," bahwa otoritas Indonesia memiliki sistem spyware Candiru.144

Pemerintah Indonesia dilaporkan telah menggunakan spyware FinFisher, yang mengumpulkan data seperti audio Skype, key log, dan tangkapan layar;145 Penangkap Identitas Pelanggan Seluler Internasional (International Mobile Subscriber Identity atau IMSI) dibeli dari perusahaan Swiss dan Inggris;146 dan produk pengawasan dari perusahaan Amerika Serikat-Israel Verint untuk melacak para aktivis hak LGBT+ dan anggota-anggota agama minoritas.147

C6: Apakah pemantauan dan pengumpulan data pengguna oleh penyedia layanan dan perusahaan teknologi lainnya melanggar hak privasi individu? (0–6 poin): 3

Beberapa undang-undang mendukung kemampuan pemerintah untuk mengakses data pribadi yang dimiliki oleh perusahaan swasta. Beberapa perusahaan telah mematuhi permintaan data dari lembaga penegak hukum. Selain itu, beberapa perusahaan internasional menyimpan data pengguna di dalam negeri.148

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 (PP 71/2019) menyatakan bahwa hanya data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pertahanan, dan keamanan saja yang wajib dilokalkan datanya;149 Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang mengharuskan penyedia sistem elektronik yang menawarkan “layanan publik” untuk membangun pusat data lokal.150

Permen 5/2020, yang mulai diberlakukan pemerintah melalui batas waktu pendaftaran dan pemblokiran sementara pada bulan Juni 2022,151 mengamanatkan bahwa PSE dengan lingkup privat memberikan otoritas "akses langsung" ke sistem mereka dan data pribadi pengguna saat diminta, untuk tujuan pemantauan dan penegakan hukum. Setiap operator sistem elektronik yang konten digitalnya digunakan atau diakses di Indonesia juga harus menunjuk perwakilan di negara tersebut untuk menanggapi perintah penghapusan konten dan akses data pribadi (lihat B1, B3, dan B6).152

Pada bulan Oktober 2022, presiden menandatangani Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).153 Langkah tersebut menguraikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna, termasuk hak untuk memberikan persetujuan, dan membentuk otoritas perlindungan data (Data Protection Authority atau DPA) untuk menegakkan hukum. UU PDP menetapkan hukuman pidana hingga enam tahun penjara untuk pengumpulan data ilegal dan pembuatan data palsu secara ilegal.154

Hingga akhir masa berlakunya liputan, DPA belum dibentuk secara resmi. Para kritikus telah menyuarakan kekhawatiran bahwa DPA tidak akan cukup independen, karena berada di bawah kewenangan presiden. Mereka juga telah memperingatkan bahwa sanksi yang relatif lemah terhadap penyalahgunaan data oleh sektor publik tidak akan mencegah lembaga pemerintah untuk terlibat dalam perilaku tersebut.155

Peraturan Kominfo tahun 2016 menyatakan bahwa data pribadi harus dienkripsi jika disimpan dalam sistem elektronik,156 meskipun arahan kementerian yang terpisah menyatakan bahwa penyedia layanan over-the-top (OTT) harus mengizinkan penyadapan data legal untuk tujuan penegakan hukum, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan enkripsi.157 Selain itu, peraturan pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 2000 mengharuskan penyedia telekomunikasi untuk menyimpan catatan penggunaan pelanggan setidaknya selama tiga bulan.158

C7: Apakah individu-individu menjadi sasaran intimidasi di luar hukum atau kekerasan fisik oleh otoritas negara atau aktor lain terkait aktivitas daring mereka? (0–5 poin): 2

Kekerasan terhadap jurnalis merupakan masalah yang signifikan di Indonesia,159 dan baik jurnalis maupun pengguna internet secara teratur menghadapi pelecehan dan intimidasi sebagai balasan atas aktivitas daring mereka.160

Pada bulan Maret 2024, tiga perwira angkatan laut membawa paksa jurnalis Sukandi Ali dari rumahnya, menginterogasinya terkait laporannya, dan kemudian melakukan penyerangan fisik terhadapnya. Ali sebelumnya telah menerbitkan sebuah artikel tentang penyitaan tongkang yang membawa bahan bakar dan minyak tanah oleh Angkatan Laut. Para perwira tersebut membebaskan Ali setelah ia menandatangani surat yang menyatakan tidak akan lagi melakukan praktik jurnalisme dan tidak akan pernah lagi melewati Kabupaten Panimbang, Indonesia.161

Pada bulan Maret 2023, Ari, seorang jurnalis daring, ditikam; ia menyatakan bahwa insiden tersebut terkait dengan reportase kritisnya terhadap pengusaha terkemuka di Kuala Tungkal.

Aktivis dan jurnalis yang melaporkan dan membahas Wilayah Papua kerap menghadapi intimidasi. Sebelumnya, pada bulan Januari 2023, Victor Mambor, jurnalis senior Papua sekaligus pendiri situs web berita independen Jubi, diancam ledakan bom tiga meter dari rumahnya.162 Mambor mengatakan serangan itu kemungkinan terkait dengan reportasenya.163 Para pengunjuk rasa dan pengguna internet di komunitas akademis juga menjadi sasaran atas aktivitas daring mereka.164

Pengguna internet Indonesia melaporkan mengalami bermacam pelecehan daring, termasuk distribusi gambar intim tanpa persetujuan dan doxing.165 Selain itu, para korban kekerasan seksual yang berbicara daring tentang pengalaman mereka sering menjadi sasaran pelecehan daring dan laporan polisi yang bersifat pembalasan.166

C8: Apakah situs web, badan pemerintah dan swasta, penyedia layanan, atau individu menjadi sasaran peretasan dan bentuk serangan siber lainnya? (0–3 poin): 1

Para pegawai negeri, jurnalis, aktivis, kelompok masyarakat sipil, dan kantor berita telah mengalami serangan teknis dalam beberapa tahun terakhir. SAFEnet, jaringan pembela hak digital di Asia Tenggara, menemukan bahwa setidaknya 323 serangan digital dilakukan pada tahun 2023, banyak di antaranya menargetkan lembaga publik, para akademisi, dan jurnalis.167 Situs web lembaga pemerintah dan perusahaan swasta sering kali menghadapi peretasan dan kebocoran data.

Pada November 2023, seorang peretas anonim mengklaim bahwa mereka memiliki dan bersedia menjual data 204,8 juta penduduk Indonesia, yang diduga berasal dari daftar pemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai bukti, peretas tersebut mengunggah data pribadi 500.000 pemilih, termasuk rincian seperti nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, dan tempat tinggal.168 Pada periode liputan sebelumnya pada bulan September 2022, peretas lain di forum yang sama membocorkan data pribadi 105 juta warga negara Indonesia, diduga juga dari basis data KPU.169

Selama periode liputan sebelumnya, berbagai media, termasuk Narasi dan situs web berita Konde, menjadi sasaran serangan siber.170

On Indonesia

See all data, scores & information on this country or territory.

See More

Country Facts

  • Population

    275,500,000

  • Global Freedom Score

    56 100 partly free

  • Internet Freedom Score

    48 100 partly free

  • Freedom in the World Status

    Partly Free

  • Networks Restricted

    Yes

  • Websites Blocked

    Yes

  • Pro-government Commentators

    Yes

  • Users Arrested

    Yes